Undang-undang Perfilman mendorong supaya pilar-pilar perfilman Indonesia, yaitu produksi, distribusi, dan eksibisi, dilaksanakan oleh insan perfilman yang berbeda demi menghindari praktik monopoli. Perlu diakui pada kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak begitu adanya. Salah satu pengaruhnya adalah pada produksi film independen yang relatif kekurangan ruang putar.

Isu lainnya adalah minimnya distributor film di Indonesia, sehingga penyebaran film dalam negeri cukup terbatas. Tidak jarang sebuah film indie baru mendapatkan distributor setelah filmnya tayang di festival-festival, itupun mungkin distributor asing, bukan Indonesia. Urusan distribusi film menjadi sesuatu yang mungkin asing pula bagi filmmaker, terutama karena belum adanya standar praktik distribusi film di Indonesia. Undang-undang Perfilman sendiri tidak mengatur rinci soal distribusi.

Mark Litwak, pengacara entertainment dari Amerika Serikat, telah merangkum beberapa hal standar yang perlu diperhatikan oleh filmmaker sebelum menandatangani perjanjian distribusi film. Daftar di bawah ini sifatnya umum, sehingga dapat diterapkan dalam distribusi film dalam atau luar negeri.

1. Perubahan film

Tentunya film yang sudah jadi, jangan sampai diubah lagi oleh distributor tanpa persetujuan filmmaker. Kalaupun perlu ada perubahan dalam rangka sensor, penyesuaian durasi televisi, atau penambahan subtitle, perubahan tersebut bisa saja diperbolehkan dengan pemberitahuan kepada filmmaker.

2. Periklanan

Sebagai pihak yang akan mengiklankan film, distributor memiliki komitmen untuk menganggarkan sejumlah dana demi memasarkan dan mempromosikan film dimaksud. Filmmaker dapat meminta distributor untuk menyatakan dengan jelas, apa saja bentuk komitmennya, seperti poster, trailer, atau uang yang akan digelontorkan untuk iklan.

3. Jangka waktu

Dalam hal distribusi film tidak menguntungkan, akan lebih baik bagi filmmaker jika hak-hak atas film tersebut kembali lagi ke filmmaker itu sendiri. Oleh karenanya, sebaiknya jangka waktu distribusi jangan terlalu lama. Jangka waktu pendek atau medium dengan perpanjangan otomatis akan lebih aman.

4. Penguasaan negatif film

Ketentuan ini berhubungan dengan master dari film yang akan didistribusikan. Tentunya akan lebih aman bagi filmmaker bila distributor tidak menahan master film dalam bentuk apapun. Para pihak bisa mengatur supaya distributor setidaknya diberikan akses ke lab dibandingkan akses langsung ke master film.

5. Asuransi untuk kesalahan dan omisi

Distribusi film dapat diasuransikan, dan dalam ketentuan ini dapat diatur pihak mana yang akan melakukan dan membayar pendaftaran asuransi.

6. Pemeriksaan keuangan

Filmmaker perlu memiliki akses untuk melihat catatan keuangan dan pembukuan distributor sehubungan dengan distribusi filmnya. Selain itu, filmmaker juga perlu diberikan kesempatan untuk melaksanakan auditnya sendiri demi memastikan distribusi film dan pembayarannya kepada filmmaker akuntabel.

7. Pengalihan kewajiban

Ketentuan ini umumnya terdapat dalam seluruh perjanjian, di mana seorang pihak tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya ke orang lain, tanpa persetujuan pihak lainnya. Hal ini perlu diberlakukan pula dalam kontrak distribusi film, supaya baik distributor maupun filmmaker tidak dapat memindahkan tanggung jawabnya ke orang lain begitu saja.

8. Jaminan filmmaker

Filmmaker perlu memperhatikan apakah filmnya melanggar hak kekayaan intelektual orang lain atau tidak. Distributor tidak akan mau mengakuisisi film yang bermasalah. Oleh karenanya, filmmaker perlu memberi jaminan bahwa filmnya bersih dari sengketa hak kekayaan intelektual maupun pembayaran kru, pemain, atau perizinan terkait.

9. Harga lisensi minimum

Jika distributor memiliki hak untuk melisensikan kembali hak distribusi film ke wilayah lain, para pihak dapat mengatur bahwa terdapat harga lisensi minimum dari masing-masing daerah terkait. Distributor hanya dapat memberikan lisensi di bawah harga minimum dengan persetujuan filmmaker.

Apa yang telah disampaikan sebelumnya tidaklah mutlak. Para pihak dapat membuat kesepakatannya sendiri dengan lebih mendalam. Tentunya segala hal yang lebih rinci memerlukan konsultasi dengan pengacara profesional yang ahli di bidang distribusi perfilman. Namun, poin-poin di atas cukup untuk menambah wawasan filmmaker dalam melakukan penilaian pertama ketika menghadapi tawaran distribusi film.

Sumber di sini.

Tags: , , , , , , ,