Pada 6 Mei 2015 lalu di Hotel JS Luwansa, Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bekerjasama menyelenggarakan suatu seminar yang berjudul “How to Protect & Monetize IP Rights in the Film Industry” dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Dalam laporannya, Ketua Aprofi, Ibu Sheila Timothy, menyampaikan bahwa film adalah suatu proyek yang kolaboratif dan memiliki banyak elemen kreatif. “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan inti dari ekonomi kreatif dan pondasi dari industri kreatif,” ujarnya mengenai pentingnya HKI dalam memperkuat industri. Ibu Sheila Timothy turut menyampaikan pembajakan dan minimnya jumlah layar di Indonesia sebagai masalah perfilman Indonesia dan ia mengharapkan dukungan pemerintah melalui kebijakan terkait perfilman.

Mengamini Ibu Sheila Timothy, Kepala Bekraf, Bapak Triawan Munaf mengakui besarnya potensi perfilman Indonesia yang ia sebut sebagai soft power suatu bangsa. Itulah mengapa perfilman akan menjadi program lokomotif Bekraf dengan masalah HKI sebagai agenda prioritasnya. Bapak Triawan Munaf berharap usai acara ini, masyarakat dapat lebih memahami HKI dan patuh pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Seminar dibuka oleh Wakil Presiden, Bapak Jusuf Kalla, yang percaya bahwa industri hiburan dapat mengembangkan suatu negara. Beliau kerap menyampaikan bahwa suatu film harus bermutu. “Tuntunan dan tontonan,” ucapnya, dan untuk menciptakan suatu tontonan yang baik umumnya memakan biaya besar, “Jadi harus menguntungkan.” Bapak Wakil Presiden banyak bergurau dalam sambutannya, mengundang tawa para hadirin. Dalam gurauannya, ia mengatakan film bermutu tidak usah dijaga, “Tidak ada juga yang mau curi. Tapi bagaimana yang bermutu bisa dilindungi?” Namun sayang tidak ada penjelasan tentang ‘bermutu’ itu parameternya apa.

Selain berbicara mutu, beliau juga menekankan pentingnya distribusi perfilman di Indonesia. “Bioskop kita berkelompok dan saling monopoli,” sindirnya, lalu mengkritik bioskop Indonesia yang semakin mewah sehingga mengintimidasi penonton dari membeli karcis.


Video infografis mengenai perfilman Indonesia yang diputar pada pembukaan seminar.

PANEL AHLI

Foto diambil dari akun Twitter Sheila Timothy.

Foto diambil dari akun Twitter Sheila Timothy.

Sesi pertama merupakan diskusi yang diisi oleh panel ahli. Terdapat tiga pembicara: Bapak Neil Gane dari Asia Pacific Internet Centre, Bapak Ang Kwee Tiang dari International Federation of the Phonographic Industry, dan Bapak Choi In Guk dari Korean Film Council. Pembicaraan mereka fokus pada pemblokiran situs-situs di internet yang melanggar hak cipta musik dan film.

Menurut Bapak Neil Gane, situs-situs pembajak menjalankan bisnis dengan risiko rendah namun pemasukan tinggi dari iklan, yang umumnya berbau pornografi dan perjudian ilegal. “No tech improvement. They do it for the money.” Dengan menggunakan lensa sosial, Bapak Neil Gane berargumen bahwa situs pembajakan tidak baik bagi anak-anak, sembari menunjukkan sebuah screencap dari search result serial televisi “Once Upon A Time” yang dikelilingi oleh gambar-gambar berbau pornografi. “’Once Upon A Time’ memiliki demografi penonton berusia 12 tahun dan image ini yang akan mereka temukan di situs pembajakan.”

Ia melanjutkan, pemblokiran situs pembajakan sudah diaplikasikan dalam peraturan perundang-undangan di Eropa, lengkap dengan petunjuk pelaksanaan dan kriteria atau parameter dari situs yang dapat diblokir. Ia mengakui bahwa terdapat peningkatan dalam penggunaan Virtual Private Network untuk menyelewengi pemblokiran ini, namun angka peningkatannya tidak sesignifikan angka penurunan penggunaan situs yang diblokir.

Berkaca pada paparan Bapak Neil Gane, Indonesia juga sudah memiliki payung hukum untuk memblokir situs internet berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, atau lebih hangat di telinga masyarakat sebagai ‘Internet Sehat’ (Permen Internet Sehat). Pasal 2 dari Permen Internet Sehat menyatakan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah memberikan dasar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya dan melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan/atau merugikan. Pada praktiknya, Permen Internet Sehat lebih banyak memberantas situs-situs berbau pornografi dan ekstrimisme dibandingkan pelanggaran HKI, yang mana isu ini kemudian dibahas dalam panel pemerintah.

Mewakili industri musik, Bapak Ang Kwee Tiang berbicara mengenai pembajakan digital. “Recorded music industry is shrinking, while consumption of music has gone up greatly,” kutipnya mengenai pengaruh pembajakan. Hasil risetnya di Taiwan menunjukkan bahwa 47% koresponden memilih mendengarkan musik secara ilegal karena gratis, meskipun mereka tahu hal tersebut salah. Ia mengingatkan bahwa pembajakan adalah pencurian, yang berakibat pada hilangnya pekerjaan, hilangnya keuntungan finansial, dan merusak nilai moral.

Perlu diketahui bahwa dalam suatu hak cipta, terkandung dua macam sub-hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UUHC). Hak moral pada dasarnya menjamin bahwa pencipta akan diakui sebagai pencipta dari suatu ciptaan dan ia dapat mempertahankan keutuhan ciptaannya (Pasal 5 UUHC). Sementara hak ekonomi menjamin pencipta dalam mengeksploitasi ciptaannya secara ekonomis (Pasal 8 UUHC). Apabila hak moral cenderung berkaitan dengan plagiarisme, istilah ‘pembajakan adalah pencurian’ erat kaitannya dengan pemerkosaan terhadap hak ekonomi pencipta tersebut. Lebih lanjut mengenai hak cipta dapat dibaca di sini.

Bapak Ang Kwee Tiang menyebut Grooveshark sebagai contoh. Grooveshark merupakan sebuah situs streaming musik secara gratis dan ilegal yang berkali-kali digugat oleh label musik besar hingga akhirnya tutup pada tanggal 30 April 2015 dengan sebuah permintaan maaf. Hanya saja mungkin Bapak Ang Kwee Tiang belum tahu bahwa dalam rentang beberapa hari saja, Grooveshark sudah siap meluncurkan sebuah situs baru yang serupa, alih-alih dengan nama Groovesharl. Sama seperti Bapak Neil Gane, Bapak Ang Kwee Tiang percaya bahwa pemblokiran situs adalah cara yang jitu memerangi pembajakan.

Korea Selatan pun juga siaga dalam melawan pembajakan. Bapak Choi In Guk mengatakan bahwa terdapat peraturan yang mewajibkan penempatan staf 24 jam untuk mengawasi pergerakan pembajakan di internet. Ia menunjukkan data bahwa meskipun terdapat peningkatan penjualan di secondary market, namun tingkat pertumbuhannya terus menurun dari tahun ke tahun berkat pembajakan. Ketiga pembicara sepakat bahwa demi memberantas pembajakan harus terdapat ekosistem industri yang sehat dan kesadaran publik bahwa ilegal adalah ilegal.

Pada akhir sesi, saya sempat bertanya apakah para pembicara setidaknya merasa bahwa pembajakan membantu perluasan pasar, terutama untuk pencipta indie. Contohnya adalah film dan musik Korea Selatan yang tidak didistribusikan di Indonesia, tapi toh terkenal juga di sini. Bapak Neil Gane dan Bapak Ang Kwee Tiang mengakui bahwa pembajakan mungkin membantu pencipta indie untuk dikenal, namun tetap dibutuhkan ‘financial return’ supaya mereka dapat membuat proyek selanjutnya. Sementara Bapak Choi In Guk meminta maaf, karena di Korea Selatan, pembajakan justru membantu. “It’s not legal, but people who operate illegal sites now move to IPTVs,” ujarnya.

PANEL PEMERINTAH

Foto diambil dari akun Twitter Sheila Timothy.

Foto diambil dari akun Twitter Sheila Timothy.

Panel pemerintah diisi oleh Bapak Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Triawan Munaf selaku kepala Bekraf, dan Bapak Ahmad Ramli selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Mereka berbagi mengenai upaya-upaya pemerintah dalam melindungi kekayaan intelektual di Indonesia. Bapak Rudiantara mengedepankan Internet Sehat sebagai usaha konkret pemerintah dalam melindungi HKI. Ia mengakui bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki wewenang untuk memblokir situs internet, namun mereka tidak memiliki kompetensi. Oleh karenanya, didirikan panel ahli yang bertugas menilai dan memberikan rekomendasi terkait situs yang dilaporkan, baru dapat diputuskan apakah situsnya diblokir atau tidak. Panel ahli ini didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 290 Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Forum Penganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang terdiri dari Panel Pornografi; Panel Terorisme, SARA, dan Kebencian; Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat & Makanan, dan Narkoba; dan Panel Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Bapak Rudiantara, apabila panelnya perlu ditambah, “Gampang. Kepmen tinggal tanda tangan untuk ngubahnya.”

Paparan Bapak Triawan Munaf sendiri lebih fokus pada sosialisasi Bekraf yang baru-baru ini berdiri. Terdapat 16 sub-sektor ekonomi kreatif yang akan dibina dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi kreatif pada tahun 2030. Program prioritas Bekraf menitikberatkan film, aplikasi, dan musik, dengan tambahan kuliner dan kriya Indonesia. Pengejawantahannya adalah program penegakan hukum, pembiayaan kekayaan intelektual, pembangunan kapasitas, lembaga manajemen kolektif, dan klinik kekayaan intelektual. Lembaga manajemen kolektif telah diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (5) UUHC. Tugas utamanya adalah mengumpulkan dan menagih royalti dari penggunaan musik di televisi, restoran, karaoke, dan lain-lain. Melalui lembaga ini, badan usaha dapat menggunakan musik tanpa harus meminta izin terlebih dahulu selama mereka membayar royalti. Lembaga ini rencananya diluncurkan pada tanggal 7 Mei 2015 dengan nama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, meskipun hanya berurusan dengan musik saja. Hingga saat ini belum ada wacana pembentukan lembaga yang serupa untuk film.

Sosialisasi UUHC disampaikan oleh Bapak Ahmad Ramli. Menurutnya, UUHC yang baru ini telah menyentuh perkembangan teknologi informasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir situs-situs yang melanggar HKI. Nantinya mereka akan menerbitkan peraturan bersama dalam 1-2 bulan ini. Dalam UUHC, penanggulangan pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan, di mana pelanggaran tersebut baru dapat diatasi apabila terdapat orang yang mengadukannya. Delik aduan ini disesalkan oleh Bapak Angga Sasongko, sutradara, yang merasa pengaduan saja tidak cukup. “Pembajakan sudah menjadi organized crime, sehingga perlu penanganan khusus.” Sementara Bapak Ahmad Ramli berkilah bahwa sulit bagi pemerintah untuk mengetahui bahwa barang yang dijual merupakan pembajakan atau tidak, itulah mengapa pengaduan lebih convenient dalam hal ini. Ia juga mengatakan sudah terdapat tim penanggulangan pelanggaran HKI dalam menanggapi Bapak Angga Sasongko.

Pembajakan merupakan suatu hal yang pelik untuk diatasi apabila para pengguna ciptaan masih lebih memilih gratis daripada menghargai orang-orang yang bekerja dan berinvestasi pada ciptaan tersebut. Namun apa pula gunanya memasang harga pada suatu ciptaan apabila masyarakat tidak mampu untuk membayar harga tersebut? Perlu ada solusi yang kita cari bersama-sama di sini, yang melibatkan semua pihak, tidak hanya pemerintah atau pelaku industri saja. Pemerintah tentu harus melindungi karya anak bangsa, namun pelaku industri juga memiliki kewajiban untuk setidaknya membaca dan memahami UUHC dan ranah kekayaan intelektual lainnya, supaya semua pihak sama-sama paham mengenai perlindungan kekayaan intelektual dan batasan-batasannya. Ketika seorang hadirin bertanya apa saja upaya pemerintah dalam menyosialisasikan UUHC, Bapak Rudiantara menjawab bahwa orang bilang ‘bad news is good news’. Maka ia menghimbau kita untuk membuat semacam bad news, “Coba bikin hashtag.”

Tags: , , , , , , , , , , , ,