Para pelaku usaha industri kreatif pasti sudah tak asing dengan kata ‘merek’, karena merek bisa ditemukan di berbagai tempat. Misalnya, benda-benda sekitar kita, seperti handphone, laptop, bahkan hal kecil seperti kemasan makanan dan minuman kita sehari-hari. Tidak hanya barang, merek juga dapat ditemukan pada berbagai jenis jasa yang dapat ditawarkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Walaupun sering bersinggungan dengan merek, tidak banyak masyarakat yang memahami merek dan aspek-aspek yang terkait daripadanya. Sehubungan dengan hal tersebut, artikel Klikonsul kali ini ditujukan untuk membahas aspek hukum sebuah merek.

Secara sederhana, merek dapat dipahami sebagai identitas produk. Dalam dunia usaha, merek merupakan hal yang sangat penting, karena sering dikaitkan dengan citra, kualitas, atau reputasi suatu barang atau jasa tertentu. Oleh karenanya, sebuah merek mempunyai nilai yang bisa jadi lebih berharga disbanding nilai aset lainnya dalam suatu perusahaan. Di sisi lain, merek juga dapat membantu konsumen dalam memilih barang atau jasa yang mereka inginkan.

Menyadari arti penting sebuah merek dalam dunia usaha, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”) sebagai dasar dan payung hukum bagi pengaturan terkait dengan merek di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, merek didefinisikan sebagai gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Untuk dapat mengklaim dan mendapatkan perlindungan serta manfaat dari sebuah merek, pemilik merek harus mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Dirjen HAKI”) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait dengan pendaftaran tersebut, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari Kementerian Hukum & HAM.

Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari Kementerian Hukum & HAM.

Salah satu hal utama yang harus diperhatikan saat mendaftarkan merek adalah contoh rupa merek tersebut, termasuk detil warna yang digunakan pada merek dan penjelasan mengenai untuk produk apa merek tersebut akan digunakan, baik dalam bentuk maupun jasa (Pasal 7 dan Pasal 8 UU Merek). Namun, ada beberapa keadaan yang membuat suatu merek tidak dapat didaftarkan, yaitu:
a. merek yang permohonan diajukannya atas dasar itikad tidak baik (Pasal 4 UU Merek);
b. merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan, dan ketertiban umum (Pasal 5 huruf a UU Merek);
c. merek yang tidak memiliki daya pembeda (Pasal 5 huruf b UU Merek);
d. tanda-tanda yang telah menjadi milik umum, seperti tanda tengkorak dan tulang bersilang yang sudah menjadi tanda umum untuk melambangkan bahaya (Pasal 5 huruf c UU Merek); dan
e. merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa, atau bersifat deskriptif, seperti merek bertuliskan ‘air minum dalam kemasan’ yang menggambarkan perusahaan yang memproduksi air minum yang dikemas dalam bentuk botol atau kotak (Pasal 5 huruf d UU Merek).

Selain itu, ada beberapa alasan yang juga memungkinkan suatu permohonan pendaftaran merek dapat ditolak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Merek, permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan atau kemiripan sebagai berikut:
a. persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama;
b. persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. persamaan pokok atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
d. kemiripan nama dan foto dari orang terkenal yang dipakai tanpa izin;
e. kemiripan lambang-lambang negara atau bendera negara tanpa izin dari pemerintah; atau
f. kemiripan serta tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.

Pembatasan pendaftaran merek yang dijabarkan sebelumnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas kemungkinan tindak monopoli yang justru dapat menghambat perkembangan usaha. Dengan didaftarkannya suatu merek, pemilik merek mempunyai hak monopoli atas merek sehingga sangat membahayakan apabila suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka dan/atau susunan warna hanya diklaim oleh segelintir pihak, padahal unsur-unsur tersebut merupakan hal yang umum digunakan dalam keseharian masyarakat dan tidak seharusnya dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu saja (Tim Lindsey et. al, 2013).

Setelah berhasil didaftarkan, merek tersebut mendapatkan perlindungan secara hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal merek tersebut diterima sebagai merek yang sah terdaftar di Dirjen HAKI (Pasal 28 UU Merek). Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang sewaktu-waktu dengan batasan maksimal dua belas bulan sebelum masa perlindungan habis (Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU Merek).

Dengan memiliki hak merek, pemilik merek dapat mengalihkan hak merek itu ke orang lain. Menurut Pasal 40 ayat 1 UU Merek, pengalihan tersebut dapat dilakukan dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau hal-hal lain yang diperbolehkan undang-undang. Jika tidak ingin mengalihkan, pemilik merek dapat memaksimalkan manfaat dari kepemilikan mereknya dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut melalui lisensi (43 UU Merek).

Namun, pemilik merek juga tetap harus waspada karena hak merek dapat sewaktu-waktu hilang jika merek tersebut berubah menjadi istilah umum. Salah satu contoh mudahnya adalah merek “Thermos”. Pada awalnya “Thermos” merupakan merek suatu produk. Karena sering digunakan dalam keseharian, merek tersebut berubah menjadi istilah umum yang digunakan sebagai kata ganti untuk tempat menyimpan air agar tetap pada suhu tertentu, baik panas maupun dingin.

Demikian sedikit ulasan Klikonsul mengenai aspek-aspek hukum pada merek. Semoga artikel ini cukup memberikan gambaran bagi para pelaku usaha industri kreatif sekalian mengenai pentingnya merek kalian dan bagaimana melindunginya!

Sumber di sini.

Tags: