Jumat, 4 November 2016, saat Jakarta sepi memberi ruang untuk demonstrasi, Ikatan Alumni FHUI (ILUNI FHUI) bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk membahas peluang dan tantangan usaha di sektor ekonomi kreatif. Acara di Hotel Acacia, Salemba, tersebut dibuka oleh Ari Juliano Gema selaku Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi. Ari Juliano Gema, akrab dipanggil Ajo, menyatakan bahwa Bekraf ingin membantu UKM mendirikan badan hukum gratis dan semoga kerjasama dengan ILUNI FHUI dapat memfasilitasi keinginan tersebut.

Acara ini dimoderatori oleh Kadri Mohammad dari kantor hukum AKSET. Narasumber terdiri dari alumni-alumni FHUI yang mewakili industri kreatif tertentu. Ada Elfonda Mekel atau Once untuk musik, Iman Brotoseno untuk film, Helen Dewi Kirana untuk fashion, Tissa Aunilla untuk kuliner, dan Ajo sendiri sebagai perwakilan pemerintah.

Foto dari ILUNI FHUI

Foto dari ILUNI FHUI

Menurut Once, sebagai eksekutif di Jagonya Musik dan Sport Indonesia, label musik KFC, musik Indonesia masih menjadi tuan rumah di dalam negeri, meskipun dia ragu apakah musik tersebut didapatkan secara legal atau tidak. Ketika ditanya mengapa terdapat pergeseran dalam penjualan CD, Once menjawab trend tersebut terjadi di seluruh dunia, kecuali Jepang dan Korea Selatan. Namun, penjualan digital justru meningkat, sayangnya Indonesia tidak mendukung kesempatan tersebut dengan alat pembayaran yang mumpuni. Once memprediksi, dalam empat tahun, tidak akan ada lagi orang membeli CD. Penikmat musik akan lompat dari CD ke streaming, karena memang lebih murah.

Iman Brotoseno, berbeda dengan Once, justru merasa di Indonesia pembajakan film bukanlah suatu momok. Menurutnya di internet nyaris tidak ada yang membagikan film Indonesia secara ilegal. Kalaupun ada, baru terjadi bertahun-tahun setelah filmnya tayang. DVD film Indonesia juga tidak jauh beda harganya dengan DVD bajakan, sehingga orang memilih untuk membeli DVD orisinil.

Sebagai perwakilan dari industri film, Iman Brotoseno juga menyampaikan angan-angannya, supaya Indonesia bisa menjadi seperti Hollywood, di mana suatu skrip film dapat dibawa ke bank sebagai agunan. “Di Amerika, yang jadi produser beneran produser. Di sini produser adalah investor,” tuturnya.

Menurutnya Undang-undang Perfilman juga belum mengakomodasi industri dengan baik. Ketentuan rasio film Indonesia dan Barat sebesar 60:40 masih sulit dipenuhi, karena film Indonesia memang tidak ada sebanyak itu. Selain itu juga integrasi vertikal menjadi masalah, di mana bioskop yang menayangkan film juga menjadi distributor dari film itu sendiri, sehingga menciptakan konflik kepentingan berbasis ekonomi. “Pihak bioskop juga sekarang buat PH,” tambahnya soal integrasi vertikal yang tidak sehat.

Kadri menyinggung soal menjamurnya film independen, dan Iman menyayangkan perkembangan tersebut tidak didukung oleh bertambahnya ruang putar. Ketika ditanya soal Masyarakat Ekonomi ASEAN dan keluarnya film dari Daftar Negatif Investasi, Iman tidak takut bersaing. Menurutnya, pasar film Indonesia secara garis besar bukanlah Jakarta. Keterbukaan ini justru menjadi peluang. Indonesia bisa masuk ke layanan produksi, yang nilai investasinya bahkan bisa lebih besar dari film.

Bidang fashion diwakili oleh Helen Dewi Kirana dengan brand-nya NES. Tantangan terbesar baginya selama menjalani bisnis ini adalah penjiplakan kreatif. Dia mengaku menciptakan sendiri motif-motif batik pada pakaian yang diusahakannya dan tidak alpa mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI). Hanya saja proses pendaftarannya terlalu lama. “Belum terdaftar, sudah kejiplak,” keluhnya. Helen sendiri enggan membawanya ke ranah hukum karena memakan biaya dan waktu.

Untuk kuliner, Tissa Aunilla, sebagai pengusaha cokelat, merasa banyak produk Indonesia yang terkenal di luar negeri karena ekspor, tetapi di dalam negeri sendiri kurang dihargai. Untuk cokelat, menurutnya banyak yang tidak tahu bahwa Indonesia adalah penghasil biji cokelat terbesar ketiga di dunia. Cokelat Indonesia begitu populer, lucu baginya ketika petaninya tidak pernah mencicipi cokelat yang ditanamnya sendiri karena banyak berurusan dengan middleman. “Setelah itu tidak tahu cokelatnya ke mana,” kata Tissa.

Tissa mengatakan bahwa terdapat peluang dalam bisnis ini, mulai dari segi ekspor sampai menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tantangannya sendiri adalah di sertifikasi halal, proses perizinan yang berbelit-belit, serta infrastruktur ekspor yang belum memadai.

Setelah mendengar keluh kesah perwakilan dari masing-masing industri kreatif, Ajo mengakui bahwa Bekraf belum mampu membantu banyak, karena Bekraf belum menjadi regulator, tetapi hanya fasilitator. Dia mengakui terkait HKI, pendaftaran terpusat di Jakarta, sementara yang membutuhkan banyak dari daerah. Pendaftaran ke Jakarta memakan ongkos yang tidak sedikit. Bekraf juga sedang bekerjasama dengan Dirjen KI dalam menyosialisasikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk memperkaya industri musik. Ajo mendorong para musisi untuk segera mendaftarkan lagu-lagunya di LMKN. Di luar itu, Ajo setuju dibutuhkan model bisnis baru untuk musik dan perfilman.

Untuk fashion sendiri, Ajo memberitahu bahwa ia sedang membuat standar usaha, seperti ukuran standar baju dan pencantuman informasi produk, misalnya. Ketika bicara soal motif dan ekspresi budaya tradisional, Ajo mengatakan hal tersebut adalah milik komunal, tidak mungkin didaftarkan. “Di undang-undang dilindungi oleh negara. Hak Cipta dipegang negara, tapi tidak jelas negara itu siapa,” kata Ajo.

Sehubungan dengan Dirjen KI, Ajo membocorkan di sana sedang terdapat masalah backlog yang serius. Begitu banyak pendaftaran, begitu sedikit pemeriksa. Moratorium CPNS juga tidak membuat kontradiksi itu semakin baik. Bekraf terbuka dalam menerima pendapat masyarakat. Sebagai masukan, Iman Brotoseno berharap agar permasalahan kartel dan pajak perfilman bisa diatur dengan lebih jelas. Once juga memberikan masukan soal hal yang sangat praktis, mengenai apakah Hak Cipta sebagai jaminan fidusia benar-benar bisa dijalankan atau tidak.

Di penghujung acara, Ajo berbagi bahwa ada lima pekerjaan rumah sebelum skema pembiayaan HKI bisa efektif:
1. HKI harus memiliki nilai ekonomi;
2. harus ada profesi penilai HKI;
3. regulasi perbankan harus mengakomodasi valuasi HKI;
4. perlu ada bank atau lembaga pembiayaan yang mau memberikan pembiayaan berbasis HKI; dan
5. harus ada pasar HKI yang bisa menjadi perbandingan penilaian bank dan independen.

Undang-undang Ekonomi Kreatif memang belum selesai digarap, dan masih perlu formulasi yang definitif dan lokal mengenai istilah ‘ekonomi kreatif’ itu sendiri.

Demonstrasi di ibukota ternyata tidak menghalangi ILUNI FHUI dari menggelar bincang-bincang yang sarat informasi dan hikmah. Terdapat bocoran menarik dari Bekraf yang dapat kita gunakan untuk memprediksi arah industri ekonomi kreatif Indonesia ke depannya. Mungkin perlu dimaklumi bahwa Bekraf sendiri belum menjadi regulator, sehingga masih perlu bantuan dari masyarakat untuk mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang kreatif ke arah yang lebih baik.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,