Hari ini saya membaca ulang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) secara saksama dan menemukan satu klausula yang menarik. Pasal 28 UUHC mengatur sebagai berikut:

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua) dari pendapatannya.

Supaya konteksnya jelas, berikut adalah definisi dari istilah-istilah di atas menurut UUHC:

Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.

Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Foto oleh Hans Vivek dari Unsplash

Dalam industri musik, sehubungan dengan Pasal 28 di atas, Produser Fonogram adalah label, Pelaku Pertunjukan adalah musisi, dan pembayaran yang diberikan oleh Produser Fonogram kepada Pelaku Pertunjukan adalah Royalti. Oleh karena ketiadaan pengaturan lebih lanjut soal ketentuan ini, saya jadi memiliki beberapa pertanyaan sehubungan dengan:

1. Pembagian pendapatan 50:50

Pembagian keuntungan sebesar 50% bukanlah angka yang kecil. Kemitraan bisnis yang membagi keuntungan sama rata 50:50 menunjukkan posisi tawar yang imbang antara satu sama lain. Apakah hal ini diterapkan dalam industri musik Indonesia, masih perlu dibuktikan. Saya paham belum ada riset maupun penelitian soal praktik pembayaran dan besaran royalti di Indonesia, sehingga sulit untuk mencari tahu harga pasarnya berapa.

2. Definisi pendapatan

UUHC tidak mengatur definisi dari ‘pendapatan’. Maka pengertian pendapatan diserahkan kepada para pihak yang terlibat dan praktik bisnis masing-masing. Pendapatan bisa saja berarti pendapatan kotor. Di sisi lain, pendapatan juga bisa berarti pendapatan bersih, yaitu jumlah yang didapat oleh label setelah dilakukan pemotongan-pemotongan.

Pembagian dari pendapatan bersih relatif lebih kecil jumlahnya, tetapi umum diterapkan. Namun, perlu diperjelas juga, pemotongan-pemotongan yang dilakukan itu terdiri dari komponen apa saja untuk benar-benar mengetahui apakah ‘pendapatan bersih’ yang dibagikan itu memang sudah sepantasnya bagi musisi atau belum.

3. ‘Kecuali diperjanjikan lain’

Keberadaan frase ‘kecuali diperjanjikan lain’ memungkinkan para pihak untuk menyepakati rasio pembagian pendapatan lain. Jika tidak ada perjanjian sebelumnya, Pasal 28 UUHC telah mengatur pembagian 50:50; tetapi melihat angkanya yang tidak kecil, saya ragu label akan mengesampingkan kontrak begitu saja.

Frase ‘kecuali diperjanjikan lain’ juga bersifat umum. Pembagian ‘lain’ yang dimaksud bisa menjadi lebih kecil maupun lebih besar dari 50%. Maka semangat untuk memberikan posisi tawar yang imbang antara label dan artis dalam Pasal 28 UUHC akhirnya dikontradiksi oleh dirinya sendiri.

Dalam rangka membangun diskusi yang produktif soal praktik industri musik Indonesia, saya ingin bertanya kepada teman-teman label, produser, dan musisi (tanpa perlu menyebut nama asli atau merek dagang), apakah teman-teman sudah pernah mengetahui ketentuan ini sebelumnya? Apakah yang sebetulnya terjadi dalam negosiasi royalti rekaman musik? Adakah yang benar-benar mendapatkan royalti sebesar 50%?

Semoga teman-teman berkenan untuk berbagi soal pengalamannya. Terima kasih!

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,