Sejak bulan April lalu, Klikonsul mendapatkan kesempatan untuk berpartipasi dalam proses pembuatan Rancangan Undang-Undang Musik (“RUU Musik”). Sebagai bagian dari tim riset, Klikonsul didapuk untuk mengkaji instrumen hukum serupa dari negara lain yang sudah diakui industri musiknya sebagai bahan acuan dan oleh karenanya memilih undang-undang berikut untuk dipelajari: 1. Music Industry Promotion Act dari Korea Selatan; dan 2. Act to Strengthen the Contractual Position of Authors and Perfoming Arts dari Jerman. Kali ini, Klikonsul ingin berbagi sekilas hasil kajian tersebut dengan rekan-rekan sekalian melalui dua artikel yang akan membahas undang-undang yang disebutkan di atas satu per satu, dimulai dari Music Industry Promotion Act. Sebagaimana sudah diketahui, industri musik di Korea Selatan – atau yang lebih terkenal dengan sebutan Korean Pop (“K-Pop”) – merupakan salah satu industri musik yang terkemuka di dunia. Sebagaimana dikemukakan oleh International Federation of...
Menteri Komunikasi dan Informatika telah menandatangani Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (UGC) (SE 5/2016). Pada dasarnya, SE 5/2016 mengatur soal barang atau jasa apa saja yang dapat diperjualbelikan dalam e-commerce. Barang atau jasa yang tidak dapat dijual adalah yang memuat konten negatif dan melanggar peraturan perundang-undangan, seperti: – konten pornografi; – konten perjudian; – konten dengan materi kebencian; – konten gambar grafis yang menimbulkan kengerian; – konten yang melanggar hak kekayaan intelektual; – konten penyediaan atau akses terhadap narkoba, zat adiktif, dan psikotropika; – konten dengan materi ketidakjujuran, kecurangan, atau menyesatkan orang lain; – konten perdagangan manusia atau organ manusia; atau – konten tentang rokok. Selain...
Hari ini saya membaca ulang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) secara saksama dan menemukan satu klausula yang menarik. Pasal 28 UUHC mengatur sebagai berikut: Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua) dari pendapatannya. Supaya konteksnya jelas, berikut adalah definisi dari istilah-istilah di atas menurut UUHC: Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam industri musik, sehubungan dengan Pasal 28 di atas, Produser Fonogram...
Pelan tapi pasti, perfilman Indonesia telah menggeliat bangkit kembali. Film Indonesia menunjukkan bahwa setidaknya 30 juta orang menonton film-film tanah air di tahun 2016. Film-film pendek yang diproduksi dan distribusikan secara mandiri juga menjamur di kalangan komunitas. Tak sepenuhnya terdata, tetapi jelas ada. Banyak informasi yang ingin saya kejar dan olah dalam bentuk angka dan statistik untuk benar-benar mempelajari di mana sebetulnya posisi perfilman kita. Namun, saya sadar keinginan tersebut membutuhkan waktu, dana, dan tenaga yang tidak sedikit. Film adalah sebuah proyek yang tidak kecil. Aspek pembuatan, penyaluran, dan pemutaran film melibatkan banyak individu kreatif yang mengerjakannya sebagai karier, bukan sekadar hobi. Saya tidak tahu pasti ada berapa banyak jumlah pekerja film di Indonesia dan seperti apa persisnya bentuk kerjasama di antara mereka. Hal ini menjadi pertanyaan bagi saya, karena sudah sering saya mendengar cerita soal kru yang tidak dibayar ataupun...
Dalam pengamatan kami, banyak orang yang akhirnya tidak memperoleh perlindungan hukum optimal dalam berkontrak karena tidak berani untuk mencari konsultasi hukum. Di satu sisi, bisa jadi mereka tidak tahu harus mencari informasi ke mana, atau merasa jasa hukum itu mahal. Dalam beberapa kasus, bahkan ada yang memilih untuk tidak menggunakan kontrak sama sekali supaya tidak ‘ribet’. Padahal kesepakatan hitam di atas putih akan memudahkan para pihak jika muncul ketidaksepahaman di masa depan. Apakah perjanjian harus dalam bentuk tertulis? Secara umum, masyarakat menghargai sebuah janji. Kita paham bahwa janji adalah hutang, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Terlepas dari anggapan tersebut, ternyata banyak yang menganggap suatu perjanjian lisan tidaklah mengikat secara hukum. Kenyataannya, hukum Indonesia mengatur perlindungan hukum atas perjanjian lisan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer): “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang...