Sebelumnya, Klikonsul pernah membahas mengenai Aspek Hukum Adaptasi Buku dalam Film yang menjelaskan kedudukan hukum Hak Cipta dari sebuah buku yang dieksploitasi menjadi sebuah Film di Indonesia. Kali ini, Klikonsul akan menjelaskan kedudukan hukum sebuah film hasil adaptasi dan perlindungan Hak Ciptanya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik karya film yang diadaptasi dari buku, ataupun bentuk karya lain yang pada intinya merupakan adaptasi, transformasi, atau bahkan terjemahan dari sebuah karya asli, pada umumnya dikenal dengan terminologi Karya Turunan (Derivative Works). Nah, sekarang timbul pertanyaan apakah Hak Cipta atas Karya Turunan dilindungi juga oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sebagaimana Hak Cipta melindungi Karya Asli/Ciptaan? Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1997, menjelaskan secara singkat di dalamnya bahwa, “terjemahan, adaptasi, aransemen musik, dan...
Menjelang akhir bulan September, Indonesia dilanda kabar duka karena terjadinya gempa bumi yang disusul tsunami di daerah Palu, Donggala, dan sekitarnya. Walau berpusat di Sulawesi Tengah, bencana alam tersebut membuat banyak pihak enggan bertolak ke Pulau Sulawesi, termasuk Anji. Penyanyi yang bernama lengkap Erdian Aji Prihartanto ini awalnya dijadwalkan untuk manggung di Palopo, Sulawesi Selatan, pada hari Senin, 1 Oktober 2018. Namun, di hari yang sama dengan jadwal manggungnya itu, Anji membatalkan keberangkatannya ke Palopo. Melalui video yang diunggah pada akun Instragram-nya, Anji menjelaskan bahwa pembatalan tersebut dilakukan karena pertimbangan keselamatan, bukan karena kesalahan dari pihak penyelenggara, apalagi pemerintah. Anji mengakui bahwa Palopo memang aman saat gempa bumi terjadi, walau terasa getaran di sana. Kekhawatiran Anji sendiri didasarkan pada berita dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) – sebuah lembaga pemerintahan yang salah satu...
LOWONGAN PENGACARA JUNIOR (“Pengacara”) Klikonsul telah memberikan konsultasi hukum dan komersial kepada brand kreatif seperti Popcon Inc, Mangamon, Indoestri, dan JMSI sejak 2014. Klikonsul didirikan oleh pengacara/musisi/penulis profesional. Klikonsul juga berkontribusi dalam penyusunan kebijakan publik industri kreatif Indonesia. Klausula 1 Pengacara diminta untuk melakukan riset, penyusunan dan peninjauan kontrak, serta penulisan hukum. Klausula 2 Pengacara setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. lulusan baru Sarjana Hukum; b. aktif dan serius dalam suatu hobi yang bersifat kreatif; c. haus akan ilmu pengetahuan; d. mempraktikkan pengelolaan waktu dan komunikasi yang baik; e. menguasai bahasa Indonesia dan Inggris yang baik; f. berdomisili di Jakarta, Depok, atau Tangerang; g. memiliki laptop sendiri; dan h. handal menggunakan Microsoft Office serta produk-produk Google. Klausula 3 Lamaran Pengacara terdiri dari: a. riwayat hidup dan pekerjaan; b. video perkenalan...
Sejak bulan April lalu, Klikonsul mendapatkan kesempatan untuk berpartipasi dalam proses pembuatan Rancangan Undang-Undang Musik (“RUU Musik”). Sebagai bagian dari tim riset, Klikonsul didapuk untuk mengkaji instrumen hukum serupa dari negara lain yang sudah diakui industri musiknya sebagai bahan acuan dan oleh karenanya memilih undang-undang berikut untuk dipelajari: 1. Music Industry Promotion Act dari Korea Selatan; dan 2. Act to Strengthen the Contractual Position of Authors and Perfoming Arts dari Jerman. Kali ini, Klikonsul ingin berbagi sekilas hasil kajian tersebut dengan rekan-rekan sekalian melalui dua artikel yang akan membahas undang-undang yang disebutkan di atas satu per satu, dimulai dari Music Industry Promotion Act. Sebagaimana sudah diketahui, industri musik di Korea Selatan – atau yang lebih terkenal dengan sebutan Korean Pop (“K-Pop”) – merupakan salah satu industri musik yang terkemuka di dunia. Sebagaimana dikemukakan oleh International Federation of...
Menteri Komunikasi dan Informatika telah menandatangani Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (UGC) (SE 5/2016). Pada dasarnya, SE 5/2016 mengatur soal barang atau jasa apa saja yang dapat diperjualbelikan dalam e-commerce. Barang atau jasa yang tidak dapat dijual adalah yang memuat konten negatif dan melanggar peraturan perundang-undangan, seperti: – konten pornografi; – konten perjudian; – konten dengan materi kebencian; – konten gambar grafis yang menimbulkan kengerian; – konten yang melanggar hak kekayaan intelektual; – konten penyediaan atau akses terhadap narkoba, zat adiktif, dan psikotropika; – konten dengan materi ketidakjujuran, kecurangan, atau menyesatkan orang lain; – konten perdagangan manusia atau organ manusia; atau – konten tentang rokok. Selain...