Sebelumnya kami sudah pernah menjelaskan bahwa salah satu keuntungan dari mendirikan Perseroan Terbatas (PT) adalah terdapatnya pemisahan antara kekayaan milik PT dan pribadi. Sebagai contoh, jika PT anda memiliki hutang, PT yang akan ditagih, sementara harta pribadi anda aman. Jika dilihat dari perspektif ini, tentunya berusaha di bawah payung PT relatif lebih menarik untuk kita. Namun Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mempersyaratkan bahwa modal dasar PT harus setidaknya 50 juta Rupiah (Pasal 32 ayat (1)), dengan modal disetor 25% dari modal dasar (Pasal 33 ayat (1)), yaitu 12,5 juta Rupiah. Pada kenyataannya, jumlah ini masih dianggap berat untuk banyak usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun berkat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP 7/2016) yang terbit pada tanggal 21 Maret 2016, sekarang kita bisa mendirikan PT dengan modal dasar di bawah 50 juta. Jika salah satu atau seluruh pendiri PT...
Sebelumnya kami sudah pernah menjelaskan mengenai perbedaan antara hak cipta, merek, dan paten. Namun selain ketiga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut, terdapat HKI lainnya yang juga dapat memberikan nilai tambah pada suatu startup. Berikut adalah HKI yang patut anda pertimbangkan untuk diterapkan demi melindungi usaha anda. Rahasia Dagang Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hal-hal apa saja yang bisa dilindungi oleh rahasia dagang? Salah satunya resep, seperti yang dilakukan oleh Coca-Cola dan KFC. Namun usaha teknologi informasi juga dapat menerapkan HKI yang sama untuk melindungi basis data pelanggan mereka; metode produksi, pengolahan, penjualan; atau informasi lain yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Desain Industri...
Menjamurnya startup dengan konsep bisnis yang menjanjikan di Indonesia telah mengundang penanam-penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Modal asing tersebut relatif besar memang untuk menjalankan bisnis di negara kita ini, namun apakah uangnya bisa diterima begitu saja? Pada kenyataannya, tidak mudah untuk menggunakan uang yang datang dari luar negeri. Terdapat ketentuan yang harus dipatuhi sebelum uang itu dapat kita manfaatkan. Sebelum membahas soal modal asing, perlu dipahami terlebih dahulu konsep permodalan dalam peraturan perundang-undangan kita. Sebagai informasi, artikel ini tidak mencakup perkembangan terbaru soal kebijakan 100% kepemilikan asing di layanan e-commerce hingga muncul peraturan definitifnya. Berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007), penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Besar modal...
Bukan informasi baru bahwa Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar, termasuk pasar bagi kegiatan perdagangan elektronik, atau yang lumrah disebut e-commerce. Hingga akhir tahun 2015 kemarin, Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kominfo”) mencatat bahwa terdapat 93,4 juta pengguna internet di Indonesia dan 7,4 juta di antaranya adalah konsumen online shop dengan total nilai transaksi e-commerce sebesar $3,5 milliar. Kominfo memperkirakan jumlah online shopper akan meningkat menjadi 8,4 juta orang dengan nilai transaksi hingga $4,89 miliar di sepanjang tahun 2016 ini. Sayangnya, potensi besar tersebut belum didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai karena belum ada peraturan yang secara khusus diterbitkan untuk mengatur sektor e-commerce. Hingga saat ini, hanya terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang E-Commerce (“RPP E-Commerce”) sebagai calon peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”). Selama...
Mungkin anda sudah tidak asing lagi dengan kalimat semacam, “Wah, paten banget lukisannya, bagus!” “Nih, buku paten banget deh, bagus banget isinya.” Sebenarnya, hal-hal tersebut merupakan suatu bentuk salah kaprah tentang paten itu sendiri. Indonesia sudah memiliki peraturan tersendiri soal perlindungan paten, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Paten tersebut, anda dapat melihat bahwa yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri eksploitasi atas invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Pada dasarnya, segala macam invensi dapat dipatenkan, dengan syarat invensi tersebut memang berguna dan belum ada dalam lapangan teknologi yang bersangkutan, entah itu senyawa, mesin, proses pembuatan, dan lain-lain (Tim Lindsey dkk, 2011). Lebih jauh...