Undang-undang Perfilman mendorong supaya pilar-pilar perfilman Indonesia, yaitu produksi, distribusi, dan eksibisi, dilaksanakan oleh insan perfilman yang berbeda demi menghindari praktik monopoli. Perlu diakui pada kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak begitu adanya. Salah satu pengaruhnya adalah pada produksi film independen yang relatif kekurangan ruang putar. Isu lainnya adalah minimnya distributor film di Indonesia, sehingga penyebaran film dalam negeri cukup terbatas. Tidak jarang sebuah film indie baru mendapatkan distributor setelah filmnya tayang di festival-festival, itupun mungkin distributor asing, bukan Indonesia. Urusan distribusi film menjadi sesuatu yang mungkin asing pula bagi filmmaker, terutama karena belum adanya standar praktik distribusi film di Indonesia. Undang-undang Perfilman sendiri tidak mengatur rinci soal distribusi. Mark Litwak, pengacara entertainment dari Amerika Serikat, telah merangkum beberapa hal standar yang perlu diperhatikan oleh filmmaker...
Praktik percaloan sudah menjadi hal yang dimaklumi dalam penjualan tiket. Untuk pertunjukan di Indonesia sendiri, ramai atau tidak ramai acaranya, kehadiran calo hampir selalu bisa ditemui di sekitar pintu masuk venue. Calo bisa saja menjual tiket di bawah harga asilnya. Namun untuk pertunjukan yang laku, tidak jarang calo menjual tiket berkali-kali lipat lebih mahal dari harga sebenarnya. Baru-baru ini banyak orang Indonesia yang gagal membeli tiket Coldplay untuk pertunjukan tahun depan di Singapura, dan terpaksa membelinya di situs percaloan dengan harga 6-10 kali lipat. Penjualan tiket yang lebih mahal di pasar sekunder melalui calo sesungguhnya merugikan promotor dan seniman yang melakukan pentas. Selisih harga tiket yang dibayarkan penonton kepada calo dikantongi oleh calo itu sendiri dan tidak diterima sepeserpun oleh seniman yang bersangkutan. Oleh karena praktiknya yang berjalan di bawah tanah dan kurangnya regulasi perihal pasar sekunder, sulit untuk mengukur seberapa besar...
Musik adalah suatu karya yang melibatkan banyak pihak terpisah. Sebuah lagu yang beredar di pasaran bisa saja mengandung pemegang hak cipta yang berbeda-beda. Umumnya, suatu lagu dibuat oleh penulis lirik, komponis, produser, penyanyi atau musisi, dan label rekaman, yang mana tidak menutup kemungkinan mereka adalah orang-orang yang berbeda. Dalam perkembangannya, penjualan karya musik yang sudah jadi, memerlukan administrasi yang komprehensif, supaya masing-masing pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya terdokumentasi dengan rapi. Hal ini berhubungan erat dengan pembayaran royalti dari penjualan musik. Sayangnya, kenyataannya tidak seperti itu. Internet telah membuat distribusi musik menjadi lebih mudah dan luas. Musik dapat di-remix oleh siapa saja, sehingga nama-nama pemangku kepentingan dalam musik itu bertambah. Mark Litwak, pengacara entertainment Amerika Serikat, turut mengakui bahwa mengakuisisi musik untuk menjadi soundtrack film merupakan hal yang kompleks, sebab harus...
Sebelum lanjut membaca artikel ini, sebelumnya kami sudah membahas konsep-konsep dasar dari suatu perjanjian band dan poin-poin apa saja yang dapat disepakati dalam sebuah perjanjian band yang sederhana. Jika band kamu ternyata cukup besar, dari segi pendapatan misalnya, mungkin ada beberapa tambahan yang perlu kamu diskusikan juga dengan personil band lainnya. Pada dasarnya, seluruh poin dalam perjanjian band (PB) sederhana yang dijabarkan dalam artikel sebelumnya adalah kesepakatan yang paling utama. Sementara hal-hal yang dapat kalian tambahkan adalah sebagai berikut: 1. Lokasi band Menentukan suatu tempat sebagai ‘markas’ dari band kalian dapat mempermudah titik temu, terutama jika personil band tidak tinggal di wilayah yang sama. Minimal kalian bisa menentukan di mana kalian latihan atau menyimpan peralatan band. 2. Jasa-jasa band Pada bagian ini, dapat dirinci, jasa-jasa apa saja yang diberikan oleh masing-masing personil, termasuk posisi yang kalian pegang. Di luar...
Pada kesempatan sebelumnya, kami sudah membahas konsep perjanjian band (PB) secara sederhana. Dengan memahami konsep tersebut, sebuah band dapat menyepakati hal-hal krusial dalam menjalankan kegiatan bermusiknya. Suatu kesepakatan memang tidak perlu dituangkan dalam bentuk tertulis, dan hukum Indonesia juga mengakui perjanjian verbal semacam itu. Namun, pembuktian dapat menjadi sulit jika personil band mengingat kesepakatan yang berbeda-beda, sehingga akan lebih baik jika perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis. Sebuah perjanjian pun bentuknya tidak perlu ajeg dan intimidatif seperti kontrak perusahaan-perusahaan besar. Bentuknya bisa sederhana saja, selama masing-masing personil dapat membaca dan memahami isi perjanjian tersebut. Tergantung dari kebutuhan dan seberapa besar kegiatan band kamu, PB dapat dibagi menjadi perjanjian yang sederhana atau lebih panjang dan rinci. Untuk PB sederhana, Richard Stim menganjurkan setidaknya hal-hal berikut adalah yang perlu kalian sepakati:...