Kita sudah tak asing dengan lagu-lagu daerah macam Bengawan Solo, Ayam den Lapeh, Ampar-Ampar Pisang, Apuse, dan lain sebagainya. Sebelumnya kami sudah pernah membahas tentang konsep hak cipta dalam hak kekayaan intelektual, dan berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), sebagai sebuah lagu, lagu-lagu daerah tersebut juga dilindungi oleh hak cipta. Namun kemudian timbul pertanyaan, siapakah yang memegang hak cipta dari lagu-lagu daerah? Terutama mengingat lagu-lagu daerah diciptakan sejak dulu kala dan mungkin para pencipta lagunya (apabila ada) sudah meninggal. Maka apakah lagu daerah kini merupakan Ciptaan yang termasuk public domain, yang dapat digunakan secara bebas oleh semua orang?

Semasa hidupnya, Pak Raden sering menceritakan kisah-kisah daerah kepada anak-anak Indonesia. Foto diambil dari Bintang.
Semasa hidupnya, Pak Raden sering menceritakan kisah-kisah daerah kepada anak-anak Indonesia. Foto diambil dari Bintang.

Sebagaimana diatur oleh Pasal 38 UU Hak Cipta, dikatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, dan negara wajib menginvetarisasi, menjaga, dan memeliharanya. Dalam bagian penjelasan Pasal 38 UU Hak Cipta, ekspresi budaya tradisional meliputi musik, yang mencakup di dalamnya vokal, instrumental, atau kombinasinya. Kami menyimpulkan lagu daerah pun seharusnya termasuk sebagai ekspresi budaya tradisional. Oleh karena itu, dalam hal lagu-lagu daerah memiliki suatu hak cipta, hak cipta tersebut dipegang oleh negara. Sebagai pemegang hak cipta dari lagu-lagu daerah tersebut, seharusnya negara dapat menarik royalti atas penggunaan lagu-lagu daerah secara komersil.

Sayangnya sejauh ini pemerintah masih belum mampu menggalakkan penagihan royalti secara efektif meskipun sudah mendirikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta (LMKNP) khusus untuk melakukan hal itu. Belum ada regulasi khusus yang menjelaskan tata cara penggunaan lagu orang lain maupun pembayaran royalti atas penggunaan lagu-lagu tersebut. Padahal tidak menutup kemungkinan bagi lembaga yang sama untuk menarik royalti tidak hanya dari lagu-lagu pop, tetapi juga lagu-lagu daerah, yang mana pemasukan dari royaltinya akan masuk ke kas negara. Meskipun Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta mengatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang negara atas ekspresi budaya tradisional akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, sampai saat ini agenda dari klausula ini belum terealisasi.


Anggun C. Sasmi menyanyikan Bubuy Bulan di sebuah acara televisi Perancis.

Skema yang kami usulkan di atas bukannya tidak mungkin dilakukan. Dalam bidang pertambangan, negara berwenang menarik royalti atas kegiatan operasi produksi pertambangan yang dilakukan swasta di Indonesia. Bisa jadi ketidakpedulian ini timbul karena pemerintah belum melihat lagu-lagu daerah sebagai hal yang dapat memberikan manfaat lebih secara finansial bagi kas negara ketimbang dengan bidang-bidang lain seperti pertambangan. Padahal lagu daerah masih dibawakan secara komersil, seperti orkestra Manuk Dadali yang sesekali diputar di pesawat Garuda Indonesia. Pemerintah bisa memanfaatkan instrumen-instrumen yang sudah ada saat ini, seperti melalui LMKNP misalnya, untuk mengelola hak cipta yang dipegang negara atas lagu-lagu daerah dan menghimpun royalti atas penggunaan lagu-lagu daerah tersebut. Jika hal tersebut diatur dengan regulasi yang baik dan penarikan royaltinya dijalankan dengan efektif, lagu-lagu daerah juga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Namun jika kita berbicara secara realistis, apakah memang komersialisasi dari lagu daerah dapat menjadi pemasukan yang signifikan bagi kas negara? Pada saat yang bersamaan, apakah hal tersebut dapat lebih mempromosikan pelestarian lagu-lagu daerah itu sendiri? Mari kita diskusikan!

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*