Sebagai industri yang bergantung pada kreativitas manusia, industri ekonomi kreatif sangat erat hubungannya dengan topik hak kekayaan intelektual. Dari berbagai hak kekayaan intelektual yang ada, hak cipta memegang peranan penting dalam keberlangsungan industri ekonomi kreatif. Oleh karenanya, Klikonsul kembali menulis tentang hak cipta, khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”).

UU Hak Cipta merupakan kerangka hukum utama tentang hak cipta di Indonesia. Secara garis besar, objek utama pengaturan undang-undang tersebut adalah hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan hak terkait dari pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Foto oleh Giammarco Boscaro dari Unsplash

Dari segi ruang lingkup keberlakuan, pengaturan UU Hak Cipta berlaku atas semua ciptaan dan produk hak terkait dari warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Ciptaan dan produk hak terkait dari pihak-pihak non-Indonesia juga tunduk pada pengaturan UU Hak Cipta jika pengumuman pertamanya dilakukan di Indonesia. Selain itu, UU Hak Cipta juga berlaku atas ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna non-Indonesia dari objek tersebut, selama negara asal pihak tersebut terikat dalam perjanjian mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait dengan Indonesia. Adapun yang menjadi objek utama pengaturan UU Hak Cipta adalah hak cipta dan hak terkait.

Nah, dalam kapasitasnya sebagai kerangka hukum utama, UU Hak Cipta berusaha untuk memberikan dasar pengaturan yang komprehensif. Akibatnya, UU Hak Cipta menjadi panjang dan seringkali membuat para pelaku industri ekonomi kreatif enggan untuk membacanya.

Melalui seri tulisan ini, Klikonsul mencoba memberikan ikhtisar UU Hak Cipta untuk memudahkan rekan-rekan kreatif Klikonsul dalam memahami isi undang-undang tersebut. Masing-masing bagian dari seri tulisan ini akan membahas mengenai:
a. hak cipta (bagian pertama);
b. objek dan subjek dari hak cipta (bagian kedua);
c. hak terkait (bagian ketiga);
d. pembatasan hak cipta dan hak terkait (bagian keempat);
e. pencatatan hak cipta dan hak terkait (bagian kelima);
f. lisensi dan lembaga manajemen kolektif (bagian keenam); dan
g. pengamanan, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana terkait hak cipta dan hak terkait (bagian ketujuh).

Tags: