Pelan tapi pasti, perfilman Indonesia telah menggeliat bangkit kembali. Film Indonesia menunjukkan bahwa setidaknya 30 juta orang menonton film-film tanah air di tahun 2016. Film-film pendek yang diproduksi dan distribusikan secara mandiri juga menjamur di kalangan komunitas. Tak sepenuhnya terdata, tetapi jelas ada.

Banyak informasi yang ingin saya kejar dan olah dalam bentuk angka dan statistik untuk benar-benar mempelajari di mana sebetulnya posisi perfilman kita. Namun, saya sadar keinginan tersebut membutuhkan waktu, dana, dan tenaga yang tidak sedikit. Film adalah sebuah proyek yang tidak kecil. Aspek pembuatan, penyaluran, dan pemutaran film melibatkan banyak individu kreatif yang mengerjakannya sebagai karier, bukan sekadar hobi.

Saya tidak tahu pasti ada berapa banyak jumlah pekerja film di Indonesia dan seperti apa persisnya bentuk kerjasama di antara mereka. Hal ini menjadi pertanyaan bagi saya, karena sudah sering saya mendengar cerita soal kru yang tidak dibayar ataupun proyek perfilman yang tidak dilanjutkan, padahal sudah setengah dikerjakan. Terdapat hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi dan tidak jelas pula penyelesaiannya. Klaim hak dan kewajiban dapat lebih mudah untuk diajukan jika ada kontrak antara para pekerja film, tetapi ternyata dokumen tidak ada. Entah karena dianggap ribet atau ketimpangan tawar-menawar di antara mereka.

Satu hal yang jarang dibahas, Pasal 15 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengatur, “Kerjasama antarpelaku usaha perfilman wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis.” Mungkin karena banyak masalah yang lebih mendesak dalam perfilman Indonesia, ketentuan ini menjadi prioritas yang kesekian. Padahal ketentuan ini dapat menjadi gerbang menuju standar kerja di industri perfilman Indonesia.

Dalam hukum perdata, syarat sah perjanjian terdiri dari kesepakatan dan kecakapan para pihak, mengatur tentang hal tertentu, dan hal tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jika suatu perjanjian tidak didasari oleh kesepakatan dan kecakapan, perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan jika tidak memenuhi persyaratan tentang obyek perjanjian yang halal, perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dikaitkan dengan Pasal 15 Undang-undang Perfilman, dalam penafsiran saya, ketiadaan kontrak dalam kerjasama perfilman di antara pelaku usaha perfilman mengakibatkan kerjasama itu batal demi hukum. Implikasinya bisa panjang. Batal demi hukum berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Artinya, segala hal yang telah dikerjakan untuk suatu film, dapat menjadi mentah begitu saja. Tidak ada kewajiban untuk bekerja maupun membayar. Maka sesungguhnya praktik perfilman komersial yang tidak didasari kontrak adalah berbahaya, terutama bagi kru dan talenta yang terlibat, pihak-pihak yang umumnya memiliki posisi tawar lebih lemah.

Menciptakan standar kerja perfilman di Indonesia adalah suatu cita-cita yang perlu melalui jalan panjang untuk dicapai. Para pelaku perfilman, diwakili oleh asosiasi, harus mengambil sikap dan satu suara demi berdiri di posisi tawar yang seimbang. Kesepakatan itu kemudian dipraktikkan dalam kontrak-kontrak kerja perfilman yang dihormati oleh semua orang di aspek perfilman, supaya tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti di atas. Semoga tulisan ini dapat memercik diskusi ke arah perfilman Indonesia yang kita impikan bersama.

Tags: , , , ,