Menjelang akhir bulan September, Indonesia dilanda kabar duka karena terjadinya gempa bumi yang disusul tsunami di daerah Palu, Donggala, dan sekitarnya. Walau berpusat di Sulawesi Tengah, bencana alam tersebut membuat banyak pihak enggan bertolak ke Pulau Sulawesi, termasuk Anji. Penyanyi yang bernama lengkap Erdian Aji Prihartanto ini awalnya dijadwalkan untuk manggung di Palopo, Sulawesi Selatan, pada hari Senin, 1 Oktober 2018. Namun, di hari yang sama dengan jadwal manggungnya itu, Anji membatalkan keberangkatannya ke Palopo.

Foto Anji diambil dari laman Wikipedia Anji.

Melalui video yang diunggah pada akun Instragram-nya, Anji menjelaskan bahwa pembatalan tersebut dilakukan karena pertimbangan keselamatan, bukan karena kesalahan dari pihak penyelenggara, apalagi pemerintah. Anji mengakui bahwa Palopo memang aman saat gempa bumi terjadi, walau terasa getaran di sana. Kekhawatiran Anji sendiri didasarkan pada berita dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) – sebuah lembaga pemerintahan yang salah satu tugasnya adalah memberikan informasi mengenai prakiraan gempa bumi di Indonesia – bahwa gempa bisa terjadi kapan saja dan tidak bisa diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Selain karena ketidakpastian itu, Anji juga mempertimbangkan faktor panjangnya perjalanan yang harus ditempuh untuk sampai ke Palopo.

Sebelum akhirnya dihapus, video Anji telah menuai ribuan komentar di Instagram dan menjadi bahan berita di berbagai media. Namun, sejauh pemantauan Klikonsul, belum ada komentar atau berita yang secara khusus membahas konsekuensi tindakan Anji ini dari segi hukum perjanjian dan itulah yang akan dibahas oleh Klikonsul dalam artikel ini.

Harap dipahami terlebih dahulu bahwa penulisan artikel ini hampir seluruhnya didasarkan pada pernyataan Anji dalam videonya karena Klikonsul tidak mempunyai akses terhadap isi perjanjian Anji dengan pihak penyelenggara acara di Palopo. Sebagai pelengkap, Klikonsul juga menggunakan berbagai artikel hukum dan berita relevan lainnya yang tersebar di media yang dapat dipercaya.

Perjanjian, secara umum, mengatur komitmen dari para pihak yang terikat di dalamnya untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan/atau tidak melakukan sesuatu. Dalam berbagai literatur hukum, komitmen tersebut sering disebut prestasi. Jika suatu pihak gagal memenuhi komitmennya dalam perjanjian, maka ia dapat dikatakan wanprestasi dan kepadanya dapat dimintakan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Namun, Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa biaya, rugi, dan bunga yang timbul dari sebuah wanprestasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pihak yang dianggap melakukan wanprestasi jika wanprestasi tersebut disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan pihak yang bersangkutan, dan tidak berdasarkan sebuah itikad buruk. Senada dengan ketentuan itu, Pasal 1245 KUH Perdata pun menjamin bahwa suatu pihak tidak dapat diminta untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga karena tidak melaksanakan janjinya jika ingkar janji tersebut disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, keadaan memaksa, atau keadaan yang tidak disengaja.

Sering dikenal dengan terminologi force majeure, keadaan memaksa merupakan terjemahan dari kata overmacht. Dalam kamus bahasa Belanda, overmacht berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalaskan tugasnya. Dalam kamus hukum karya Andi Hamzah, overmacht atau keadaan memaksa diartikan sebagai keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami, merupakan contoh umum dari keadaan memaksa atau keadaan yang tidak disengaja itu.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa Anji tidak dapat digugat untuk mengganti ganti biaya, rugi, dan/atau bunga atas pembatalan manggung yang dilakukannya karena alasan overmacht, yaitu adanya gempa bumi di Sulawesi Tengah. Namun, gempa tersebut tidak terjadi di Palopo, sebuah kota di Sulawesi Selatan. Jadi, Anji bisa dimintai ganti rugi atau tidak nih? Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, kita perlu terlebih dahulu melihat dua teori overmacht, yaitu: overmacht objektif dan overmacht subjektif.

Dalam teori objektif, suatu keadaan dianggap sebagai overmacht jika keadaan tersebut menyebabkan pemenuhan prestasi menjadi hal yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Contoh sederhana dari keadaan memaksa dalam teori overmacht objektif adalah terbakarnya rumah yang hendak diperjualbelikan. Sedangkan dalam teori subjektif, pemenuhan prestasi masih dimungkinkan, namun terdapat kesukaran atau pengorbanan yang besar sehingga pemenuhan prestasi tersebut tidak praktis lagi jika dipaksakan. Misalnya, kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang menyebabkan biaya pemenuhan prestasi menjadi dua kali lipat dari biaya yang awalnya diperhitungkan saat mengadakan perjanjian.

Teori yang berkaitan dengan kasus Anji kali ini adalah teori overmacht subjektif, karena Anji sebenarnya masih dapat melakukan pemenuhan prestasinya untuk manggung di Palopo, namun ada faktor keselamatan yang harus dipertaruhkan untuk melaksanakannya. Faktor keselamatan ini tampak seperti suatu pengorbanan yang besar dalam konteks teori overmacht subjektif.

Dalam videonya, Anji mengamini bahwa Palopo dalam keadaan aman. Walaupun tidak dijelaskan oleh Anji, tidak ada juga berita yang mengatakan bahwa perjalanan ke Palopo ditutup karena adanya bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah. Oleh karenanya, Anji masih mungkin pergi ke Palopo. Walau demikian, perjalanan panjang ke Palopo di tengah ketidakpastian kapan dan di mana gempa dapat terjadi menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan bagi keselamatan.

Namun, sifat gempa yang tidak dapat diprediksi tersebut sekilas berlaku sebagai sifat yang umum, bukan khusus untuk Palopo. BMKG pun menegaskan bahwa berita mengenai gempa susulan di Sulawesi Selatan adalah hoax karena tidak ada satu pun negara di dunia dan lembaga iptek yang mampu memprediksi gempa secara pasti. Sealiran dengan BMKG, Mudrik Rahmawan Daryono, ahli geologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), juga mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memprediksi pergerakan lempeng bumi yang dapat menyebabkan gempa. Walau demikian, ahli geologi tersebut tetap menghimbau agar warga senatiasa waspada karena adanya kemungkinan gempa besar lain di wilayah Sulawesi.

Nah, berdasarkan penjabaran di atas, bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Apakah Anji bisa menggunakan alasan overmacht untuk membatalkan acara manggungnya di Palopo? Bagikan pendapat kalian di kolom komen di bawah ini ya!

Tags: , , , , , , , , ,