Dalam pengamatan kami, banyak orang yang akhirnya tidak memperoleh perlindungan hukum optimal dalam berkontrak karena tidak berani untuk mencari konsultasi hukum. Di satu sisi, bisa jadi mereka tidak tahu harus mencari informasi ke mana, atau merasa jasa hukum itu mahal. Dalam beberapa kasus, bahkan ada yang memilih untuk tidak menggunakan kontrak sama sekali supaya tidak ‘ribet’. Padahal kesepakatan hitam di atas putih akan memudahkan para pihak jika muncul ketidaksepahaman di masa depan.

Apakah perjanjian harus dalam bentuk tertulis?

Secara umum, masyarakat menghargai sebuah janji. Kita paham bahwa janji adalah hutang, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Terlepas dari anggapan tersebut, ternyata banyak yang menganggap suatu perjanjian lisan tidaklah mengikat secara hukum. Kenyataannya, hukum Indonesia mengatur perlindungan hukum atas perjanjian lisan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer):

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian dapat tercipta selama terdapat setidaknya dua orang yang saling mengikatkan diri, baik perikatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis ataupun tidak. Ketentuan ini memudahkan kita untuk membuat perjanjian, tetapi tetap memiliki kelemahan. Jika suatu hari nanti muncul sengketa antara para pihak, ingatan seseorang bisa jadi kabur dibandingkan dengan apa yang ada di atas kertas.

Apakah semua perjanjian itu sah?

Meskipun Pasal 1313 mempermudah kita untuk membuat perjanjian, perlu dipahami bahwa tidak semua perjanjian itu sah. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi supaya perjanjian sah dan mengikat secara hukum. Menurut Pasal 1320 KUHPer, persyaratan tersebut adalah:

1. Kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri
Tentunya tidak akan ada perjanjian jika para pihak tidak sama-sama sepakat soal apa yang diperjanjikan. Para pihak dapat mendiskusikan soal hak dan kewajibannya masing-masing, tetapi jangan lupa untuk menyepakatinya.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan
Kecakapan berarti para pihak yang berjanji memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian tersebut. Kemampuan dapat berarti umurnya sudah dewasa secara hukum, membuat perjanjian dalam keadaan waras dan tidak dalam paksaan, ataupun dalam keadaan ditipu. KUHPer mengatur beberapa situasi yang menentukan cakap tidaknya seseorang untuk membuat perjanjian.

3. Tentang suatu pokok persoalan tertentu
Dalam suatu perjanjian perlu ada obyek perjanjian. Hal apa yang dijanjikan antara para pihak? Pada bagian inilah kita mengatur soal hak dan kewajiban yang akan saling ditagih selama perjanjian berlaku.

4. Tentang suatu sebab yang tidak terlarang
Apapun yang kita perjanjikan, tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Para pihak boleh jadi sepakat dan cakap untuk menjanjikan suatu hal. Namun, begitu apa yang disepakati adalah hal-hal yang melanggar hukum, perjanjian tersebut akan serta-merta batal demi hukum.

Apa bedanya ‘perjanjian’ dan ‘kontrak’?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘perjanjian’ adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Sementara ‘kontrak’ adalah perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya.

Pengetahuan ini mungkin trivial, tetapi akan berguna dalam menegosiasikan transaksi sehari-hari. Kita sudah paham bahwa perjanjian tetap sah dalam bentuk lisan maupun tertulis selama memenuhi syarat. Namun, dengan mengetahui perbedaan antara perjanjian dengan kontrak, kita jadi bisa lebih sigap dan hati-hati dalam menentukan kapan kesepakatan cukup dalam bentuk perjanjian saja, kapan perlu berbentuk kontrak.

Bagaimana jika perjanjian terlanjur disepakati secara lisan saja?

Kontrak selalu bisa disusulkan setelah perjanjian lisan dibuat oleh para pihak. Alangkah baiknya jika kontrak segera ditandatangani saat para pihak masih ingat betul apa-apa saja yang disepakati. Kalaupun keadaannya tidak memungkinkan untuk menyusun suatu kontrak, para pihak selalu bisa melakukan konfirmasi kesepakatan secara tertulis melalui surel atau menuliskannya di kertas.

Kami paham bahwa dalam beberapa industri, kontrak kerap menjadi momok, walaupun ketiadaannya mempersulit para pihak, terutama pihak yang posisi tawarnya lebih lemah. Dalam kondisi seperti itu, kami selalu mendorong masyarakat untuk setidaknya melakukan konfirmasi tertulis sederhana yang disimpan sebagai acuan dalam menjalankan transaksi dan ketika ada perdebatan di kemudian hari. Sebab lebih baik mencegah daripada mengobati.

Tags: