Sepanjang perjalanan karier saya dalam dunia entertainment, baik dalam kapasitas saya sebagai musisi, maupun sebagai seorang konsultan hukum dan bisnis di bidang tersebut, cukup sering rasanya saya menemukan kondisi yang akan saya jabarkan sebagai berikut. Bahkan sebenarnya cerita ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya dengan salah seorang klien yang merupakan seorang penulis buku.

Suatu hari klien menghubungi saya, menceritakan bahwa buku yang ditulisnya disetujui oleh salah satu penerbit besar di Indonesia. Dia sangat senang dengan hal itu, apalagi mengingat dia seorang penulis baru yang belum memiliki portofolio dan pengalaman menulis buku apapun. Ini adalah buku perdananya. Bayangkan, seorang penulis amatir mendapatkan kerjasama dari penerbit besar di Indonesia, bagai mimpi di siang bolong bukan?

Klien saya kemudian bertemu dengan pihak penerbit. Pada pertemuan pertama tersebut, mereka hanya membicarakan hal-hal teknis dan komersial, termasuk di dalamnya masalah promosi dan lain-lain. Tidak membahas soal kontrak kerjasama sama sekali. Memang hal tersebut tidak salah, akan tetapi seharusnya pertemuan itu diawali dengan pembicaraan yang setidaknya menyinggung perjanjian kerjasama antara penerbit dengan klien saya.

Setelah pertemuan tersebut, klien saya pun berkonsultasi dengan saya, dan hal pertama yang saya tanyakan kepada dia adalah, “Kontraknya mana?”

Saya merasa hal tersebut krusial. Seharusnya pembicaraan itu setidaknya ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak, karena sejatinya, setelah kontrak kerjasama ditandatangani, di dalamnya akan dituangkan kesepakatan tentang kapan master penulisan buku harus diberikan oleh penulis kepada penerbit untuk dicetak, bagaimana kesepakatan komersial antara penulis dengan penerbit, bagaimana bentuk penghitungan royalti, dan hal-hal teknis lainnya.

Kemudian, klien saya pun menghubungi pihak penerbit dan memintakan kontrak kerjasama agar segera dibahas antara mereka berdua. Pihak penerbit merespon dengan cukup baik dengan mengajak klien saya untuk bertemu dengan mereka. Dalam pertemuan tersebut, klien saya disodorkan kontrak kerjasama yang merupakan “template” mereka dan kemudian klien saya dipersilakan untuk membawa kontrak tersebut pulang untuk dipelajari. Pesan mereka, “Kalau sudah dipelajari, kita langsung tanda tangan, ya.”

Perjanjian tersebut saya review. Saya melakukan beberapa perubahan agar sesuai dan dapat melindungi kepentingan klien saya. Kemudian hasil revisi saya disampaikan kepada pihak penerbit. Lalu apa respon dari pihak penerbit? “Wah, kalau di sini, semua kontrak tidak boleh diubah. Isinya harus as it is. Jadi gimana? Mau tetap lanjut atau tidak? Kalau mau lanjut, ya TAKE IT aja, atau kalau nggak mau, ya silakan LEAVE IT.”

Okay, first thing first. Despite the fact it has become a common practice in business, let me confirm to you, there is no such thing as a TAKE-IT-or-LEAVE-IT contract under Indonesian prevailing laws and regulations. Every contract can be negotiated.

Pada praktiknya, perjanjian ini sering dikenal sebagai perjanjian baku. Namun, istilah tersebut bukan merupakan istilah resmi atau jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) sebagai sumber hukum perjanjian yang utama di Indonesia.

picjumbo.com_IMG_5992

Pada dasarnya, KUHPerdata melalui Pasal 1320, mengatur empat syarat sahnya perjanjian yang berlaku secara umum untuk perjanjian apapun, yaitu: kesepakatan, dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap, memperjanjikan objek tertentu, dan objek tertentu itu tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Sejatinya, dipersyaratkan meeting of minds agar suatu perjanjian mencapai kesepakatan dan oleh karenanya dapat dianggap sah.

Lantas, kok, bisa ada kondisi seperti cerita saya di atas?

Jawabannya sederhana: ini adalah bisnis.

Mari kita terapkan prinsip bisnis dan ekonomi dalam menganalisa fenomena tersebut. Klien saya adalah stereotype kebanyakan pelaku industri entertainment di Indonesia. Mayoritas fokus pada menciptakan karya yang baik dan berkualitas, tanpa mengetahui hak-hak yang dia miliki dan potensi ekonomi yang dapat diciptakan dari karyanya. Sementara, perusahaan penerbit ini merupakan sebuah korporasi yang bergerak dengan motif untuk mencari keuntungan, dengan cara mengeksploitasi hasil karya dari senimannya, dalam hal ini penulis buku.

Dari kacamata ekonomi, klien saya memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:

  • ketidaktahuan klien saya tentang industri penerbitan membuatnya tidak memiliki nilai tawar tandingan terhadap perusahaan penerbitan; dan
  • realita bahwa klien saya tersebut sangat menginginkan dan membutuhkan perusahaan penerbitan untuk menerbitkan bukunya.

Saya tidak menyalahkan pendekatan yang dilakukan oleh pihak penerbit, meskipun hal tersebut cenderung memojokkan klien saya. Klien saya lalu bertanya, apa yang harus dia lakukan, apakah dia harus tanda tangan atau tidak.

Jujur, bagi saya menjawabnya berat sekali. Namun kemudian saya terangkan konsekuensi-konsekuensinya apabila dia menandatangani dan tidak menandatangani.

Apabila klien saya menandatangani perjanjian tersebut, maka dapat dianggap bahwa kesepakatan sudah diberikan sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat klien saya. Terlepas dari klausula pembatalan yang diatur dalam perjanjian terkait, KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian hanya dapat dibatalkan jika terbukti bahwa kesepakatan tersebut diperoleh berdasarkan kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Pada cerita di atas, penerbit sudah meminta klien untuk membaca dan mempelajari isi perjanjian. Oleh karena itu, klien saya tidak dapat mengklaim bahwa dirinya khilaf atau ditipu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Sedangkan untuk kriteria paksaan baru terjadi jika ada tindakan dari penerbit yang menyebabkan ketakutan pada klien saya, di mana hal tesebut tidak terjadi dalam kondisi ini.

Bagi saya yang terpenting adalah klien saya harus tahu persis isi kontraknya seperti apa, dan dia harus tahu hak-haknya agar dia bisa mempertimbangkan dan memberikan fair judgment terkait isi dari perjanjian tersebut. Kemudian saya katakan, coba untuk negosiasikan beberapa hal yang menurut saya krusial, yang kemudian dapat menjadi escape route klien saya dari perjanjian tersebut manakala kerjasama tidak berjalan dengan baik.

Pesan yang ingin saya sampaikan dari tulisan di atas adalah, okay, banyak rekan-rekan sekalian yang mungkin seniman dan pernah atau belum pernah menghadapi hal di atas. Pertama, hal ini bisa terjadi dikarenakan kelemahan anda sendiri, di mana anda sebagai pelakunya tidak mengedukasi diri ataupun mencari tahu lebih banyak. Untuk itu, pelajarilah dan cari tahulah hak-hak anda sesuai dengan jenis industri ekonomi kreatif anda masing-masing. Bagi anda yang pemain baru, jangan sedih. Memang untuk menegosiasikan kontrak anda akan lebih sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Prinsipnya, anda harus bisa membaca dan memahami isi perjanjian yang ditawarkan kepada anda dan memberikan pertimbangan dari segi ekonomi dan bisnis untuk bisa menimbang keuntungan dan kerugian, pro dan kontrak dari kerjasama tersebut. Barulah anda dapat memutuskan untuk menandatanganinya atau tidak.

Again, knowing your stuff as an artist is not enough. You have to know your rights as well. By knowing your rights, you’ll be able to gain more from your works!

Good day, people!

Cheers!

Tags: ,