Beberapa waktu yang lalu, Indonesia telah resmi memiliki suatu lembaga yang secara khusus bekerja di bidang ekonomi kreatif, yakni Badan Ekonomi Kreatif (BEK). Sebagaimana layaknya pembentukan lembaga negara lainnya di Indonesia, pembentukan BEK juga memiliki dasar hukum sebagai ‘aturan main’, yaitu Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Perpres BEK).

Apa saja yang diatur di dalamnya? Perpres BEK memiliki 7 Bab yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang mengatur lebih jauh mengenai hal terkait bab tersebut. 7 Bab tersebut adalah Bab mengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (Bab I); Organisasi (Bab II); Tata Kerja (Bab III); Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian (Bab IV); Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya (Bab V); Pendanaan (Bab VI); dan Ketentuan Lain-lain (Bab VII).

Triawan Munaf dan keluarga ketika peresmian Badan Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo (gambar dari ).

Triawan Munaf dan keluarga saat peresmian Badan Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo (gambar dari Setkab).

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai BEK adalah badan ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang kini dijabat oleh Bapak Triawan Munaf, dan akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam kesehariannya, BEK memiliki tugas dan fungsi tertentu, dan Perpres BEK memiliki pengaturan khusus mengenai itu. Tugas dari BEK diatur dalam Pasal 2, yaitu “…membantu Presiden dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif,” dan untuk menjalankan tugas tersebut, Pasal 3 menjabarkan fungsi BEK sebagai berikut:

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif;
  2. perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif;
  3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
  5. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif;
  6. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan ekonomi kreatif.

BEK akan mendapatkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 46). Dengan adanya tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh BEK, tentu BEK harus memiliki seperangkat organ untuk merealisasikannya. Perpres BEK memfasilitasi BEK dengan memberikan suatu pengaturan mengenai struktur organisasi yang akan menjalankan tugas dan fungsi tersebut melalui Bab II tentang Organisasi. BEK terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, dan 6 Deputi yang membawahi bidang-bidang tertentu, yakni:

  1. Riset, Edukasi, dan Pengembangan;
  2. Akses Permodalan;
  3. Infrastruktur;
  4. Pemasaran;
  5. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi; dan
  6. Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.

Dari 6 deputi tersebut, terlihat beberapa aspek yang menunjukkan bahwa bidang ekonomi kreatif merupakan suatu bidang yang potensial untuk pertumbuhan ekonomi negara ini, salah satunya adalah bidang Akses Permodalan. Dengan adanya deputi khusus yang mengatur bidang permodalan, diharapkan kegiatan investasi di bidang ekonomi kreatif akan meningkat melalui adanya fasilitasi yang akan merangsang ketertarikan investor terhadap bidang ekonomi kreatif di Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri. Meskipun begitu, Perpres BEK ini belum menjawab soal bentuk kreatif apa saja yang berada di bawah BEK. Definisi ekonomi kreatif itu sendiri apa? Belum lagi mengenai beberapa bidang kreatif yang selama ini berada di bawah kementerian-kementerian lain, misalnya film. Seberapa jauhkah BEK akan ‘ikut campur’ terkait bidang-bidang kreatif tersebut?

Selain itu, eratnya bidang ekonomi kreatif dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga menunjukkan pentingnya keberadaan seperangkat organ khusus yang dipimpin oleh seorang Deputi di dalam lembaga ini. Selama ini, Hak Kekayaan Intelektual berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Perlu diketahui bahwa dengan adanya Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi di bawah BEK bukan berarti badan ini akan mengambil alih kewenangan Kemenkumham atas HKI, namun BEK akan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan perlindungan berupa HKI atas karya mereka. Jadi, kewenangan BEK terkait HKI ini secara spesifik hanya berkisar dalam koridor bidang ekonomi kreatif. Tapi dalam bentuk apa? Suatu rekomendasikah? Dan apakah keberadaannya akan memperpanjang proses administrasi dan birokrasi, atau memang mempercepat?

Dapat terlihat juga bahwa kinerja BEK bersinggungan dengan kewenangan dari beberapa lembaga lain, seperti Kemenkumham, sebagaimana telah dibahas di atas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya BEK harus bekerja berdampingan dengan lembaga-lembaga yang secara khusus sudah memiliki kewenangan atas bidang-bidang yang juga difasilitasi oleh BEK. Dengan demikian, perlu adanya kerjasama yang baik antara BEK dan lembaga-lembaga terkait tersebut demi menghindari dualisme kewenangan.

BEK ditargetkan akan bekerja secara efektif pada bulan Maret 2015, namun hingga artikel ini ditulis, kami belum menemukan perkembangan lebih lanjut mengenai pembentukan dari BEK itu sendiri. Mungkin kita harus lebih bersabar untuk melihat bagaimana BEK akan menjalankan tugas dan fungsinya di kemudian hari. Tapi terlepas dari itu semua, jangan sampai hal tersebut menurunkan semangat kita untuk senantiasa mengawal lembaga ini dalam rangka memajukan bidang ekonomi kreatif di Indonesia!

Sumber di sini.

Tags: