Sejak bulan April lalu, Klikonsul mendapatkan kesempatan untuk berpartipasi dalam proses pembuatan Rancangan Undang-Undang Musik (“RUU Musik”). Sebagai bagian dari tim riset, Klikonsul didapuk untuk mengkaji instrumen hukum serupa dari negara lain yang sudah diakui industri musiknya sebagai bahan acuan dan oleh karenanya memilih undang-undang berikut untuk dipelajari:
1. Music Industry Promotion Act dari Korea Selatan; dan
2. Act to Strengthen the Contractual Position of Authors and Perfoming Arts dari Jerman.

Kali ini, Klikonsul ingin berbagi sekilas hasil kajian tersebut dengan rekan-rekan sekalian melalui dua artikel yang akan membahas undang-undang yang disebutkan di atas satu per satu, dimulai dari Music Industry Promotion Act.

Sebagaimana sudah diketahui, industri musik di Korea Selatan – atau yang lebih terkenal dengan sebutan Korean Pop (“K-Pop”) – merupakan salah satu industri musik yang terkemuka di dunia. Sebagaimana dikemukakan oleh International Federation of the Phonographic Industry pada salah satu laman website-nya, nilai industri musik di Korea meningkat dari US$ 148,5 juta di tahun 2008 menjadi US$ 195,8 juta di tahun 2011. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, peringkat industri K-Pop pun meningkat pesat dari urutan ke-33 dunia per tahun 2005 menjadi urutan ke-11 per tahun 2012.

SHINee, salah satu grup musik dari Korea Selatan di bawah naungan SM Entertainment.

Dalam karya tulis bertajuk The South Korean Music Industry: A Literature Review,” Keith Negus menjelaskan berbagai faktor yang mendukung kesuksesan tersebut, salah satunya penerapan Music Industry Promotion Act (“MIPA”) secara tegas oleh pemerintah Korea Selatan. Diundangkan pada tanggal 28 April 2006 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 29 Oktober 2006, MIPA memuat 36 pasal yang secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal Judul Pasal Uraian Singkat Materi Muatan Pasal
1 Tujuan Pada dasarnya, MIPA diundangkan untuk meningkatkan kualitas kebudayaan bangsa dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengatur ketentuan mengenai perkembangan industri musik.
2 Definisi-definisi Pasal ini menguraikan berbagai definisi yang memberikan batasan terhadap pemaknaan istilah yang digunakan dalam MIPA, seperti definisi untuk istilah musik, industri musik, produk video musik, bisnis layanan musik online, bisnis karaoke.
3 Pembentukan dan Penerapan Rencana yang Menyeluruh Terhadap Industri Musik Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (“Kementerian”) membentuk dan menerapkan rencana menyeluruh untuk promosi industri musik.
4 Dukungan untuk Para Perusahaan Rintisan dan Produksi Kementerian dapat memberikan:

  1. dukungan untuk menstimulasi kemunculan perusahaan rintisan pada industri musik serta kestabilan pertumbuhan dan pengembangan kapasitas pemain baru di bisnis permusikan;
  2. pinjaman untuk kebutuhan proses produksi musik; dan/atau
  3. dukungan lainnya untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan industri musik.
5 Manajemen Data Industri Musik Kementerian mengumpulkan, menyurvei, melestarikan, dan memasok data, informasi, dan statistik mengenai industri musik di Korea dan di luar negeri, termasuk data yang relevan dengan rekaman musik atau sejenisnya, tingkat teknis dari industri musik, tren penelitian, tren pasar, dan status pelaku bisnis terkini dalam rangka promosi industri musik.
6 Pengembangan Sumber Daya Manusia Khusus Kementerian dapat melakukan berbagai tindakan dalam mengembangkan sumber daya manusia khusus yang dibutuhkan untuk meletakkan dasar bagi industri musik, di antaranya dengan:

  1. mempertahankan keseimbangan pasokan dan permintaan sumber daya manusia untuk industri musik;
  2. meningkatkan kesempatan pelatihan dan pertukaran sumber daya manusia di tingkat internasional; dan
  3. memperkuat kerjasama antara pelaku industri, akademisi dan pemerintah.
7 Peningkatan Pengembangan Teknologi Kementerian menetapkan rencana jangka menengah dan jangka panjang untuk pengembangan teknologi yang berkaitan dengan musik dan melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pengembangan teknologi yang diperlukan dalam meletakkan dasar bagi industri musik dan peningkatan hal-hal teknis, seperti survei tentang tren dan permintaan teknologi, dan hal-hal mengenai hubungan antara institusi yang terkait dengan tekonologi di industri musik.
8 Pengembangan dan Penelitian yang Kolaboratif Kementerian berusaha untuk memfasilitasi pengembangan dan penelitian yang kolaboratif dengan berbagi sumber daya manusia, fasilitas, peralatan, bahan, dana, informasi, dan sumber lain untuk pengembangan dan penelitian rekaman musik atau sejenisnya.
9 Promosi Standardisasi Kementerian mempromosikan standarisasi rekaman musik atau sejenisnya untuk pengembangan yang efisien atas rekaman musik atau sejenisnya, peningkatan kualitas, dan kepastian universalitas, dan dapat menguraikan hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan standarisasi tersebut.
10 Vitalisasi Distribusi Kementerian mewajibkan pelabelan rekaman musik atau sejenisnya dengan tanda identifikasi untuk membuat distribusi rekaman musik atau sejenisnya yang lebih baik.
11 Pendidikan Operator Bisnis Karaoke Dalam keadaan-keadaan tertentu, operator bisnis karaoke dapat diwajibkan untuk mengikuti pendidikan/kursus mengenai kewajiban mereka, mengenai perubahan pada sistem pengoperasian mesin karaoke, tindakan pencegahan bencana, atau hal terkait lainnya.
12 Bantuan dalam Kerjasama Internasional dan Promosi ke Pasar Luar Negeri Kementerian akan meletakkan dasar untuk meningkatkan kerjasama internasional dan pertukaran industri musik serta meningkatkan kedudukan industri musik Korea di tingkat internasional.
13 Vitalisasi Pertunjukan Musik Kementerian dapat memberikan subsidi kepada siapapun atas sebagian biaya yang dikeluarkannya untuk memasang dan mengoperasikan fasilitas untuk pertunjukan publik atau untuk melakukan pertunjukan publik dalam rangka meningkatkan pertunjukan musik.
14 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kementerian harus mengambil tindakan-tindakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual atas rekaman musik atau sejenisnya untuk melindungi dan mendorong kegiatan kreatif untuk rekaman musik atau sejenisnya.
15 Perlindungan Hak-hak Pengguna Kementerian mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak pengguna (user) dalam rangka mempromosikan industri musik dan setiap pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi rekaman musik atau sejenisnya juga wajib bersikap kooperatif dalam pelaksanaan langkah-langkah perlindungan tersebut.
16 Pelaporan Bisnis Rekaman Musik dan Produksi Video Musik Setiap orang yang bermaksud untuk menjalankan bisnis produksi atau distribusi rekaman musik dan video musik, atau bisnis layanan musik online, wajib melaporkan usahanya tersebut kepada pihak yang berwenang.
17 Peringkat Produk Video Musik Setiap orang yang memproduksi atau mendistribusikan (termasuk mengimpor) produk video musik atau berkas video musik wajib memperoleh penilaian (rating) dari Korea Media Rating Board atas konten tersebut.
18 Pendaftaran Bisnis Mesin Karaoke Setiap orang yang ingin mendirikan bisnis mesin karaoke wajib memiliki fasilitas sesuai dengan ketentuan dari Kementerian dan wajib mendaftar pada otoritas terkait.
19 Pembatasan terhadap Pelaksanaan Bisnis Bisnis rekaman musik, bisnis produksi video musik, atau bisnis karaoke tidak dapat didaftarkan atau dilaporkan jika:

  1. bisnis tersebut pernah ditutup sebelumya;
  2. pendaftaran bisnis tersebut sudah pernah ditolak oleh otoritas yang berwenang; atau
  3. bisnis tersebut ditutup sementara oleh pihak yang berwenang dan pendaftaran diajukan sebelum masa penutupan tersebut berakhir.
20 Penerbitan Sertifikat Pelaporan dan Pendaftaran Otoritas yang berwenang akan menerbitkan sertifikat atas pelaporan dan pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 16 atay Pasal 18 MIPA, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian.
21 Perubahan Fakta-fakta Pelaporan dan Pendaftaran Setiap orang yang telah menyelesaikan pendaftaran dan pelaporan berdasarkan Pasal 16 atau Pasal 18 MIPA tapi ingin mengubah fakta-fakta material, wajib mengajukan perubahannya kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur Kementerian.
22 Kewajiban-kewajiban Operator Bisnis Mesin Karaoke Operator bisnis mesin karaoke memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 MIPA, di antaranya:

  1. melakukan tindakan pencegahan kebakaran atau kecelakaan lainnya di tempat karaoke;
  2. melarang anak di bawah umur untuk berkaraoke selain pada jam-jam yang diperbolehkan menurut ketentuan dalam keputusan presiden, kecuali ditemani atau telah mendapatkan izin dari orang tua atau walinya;
  3. tidak menyediakan minuman berakohol; dan
  4. memastikan tidak ada kesepakatan asusila yang terjadi di tempat karaoke.
23 Suksesi Bisnis Jika pelaku bisnis yang telah melakukan pelaporan dan pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 18 MIPA mengalihkan bisnisnya kepada pihak lain, meninggal, atau melakukan penggabungan (merger) dengan pihak lain, maka penerimanya akan mendapatkan hak dan kewajiban yang melekat pada bisnis yang dialihkan tersebut.

Jika bisnis ditutup, namun suami/istri atau keluarga dari pelaku bisnis (yang masih dalam satu garis keturunan) memulai usaha yang sama pada tempat usaha yang juga sama, maka suami/istri atau keluarga tersebut akan dikenakan sanksi administratif yang sebelumnya telah diberlakukan kepada pelaku bisnis berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 MIPA, kecuali suami/istri atau keluarga tersebut tidak mengetahui mengenai sanksi yang dimaksud pada saat memulai usahanya tersebut.

24 Pengakhiran Bisnis dan Pembatalan secara Ex-Officio Setiap orang yang menghentikan usaha yang telah dilaporkan atau didaftarkannya sesuai dengan Pasal 16 atau Pasal 18 MIPA wajib menyampaikan laporan mengenai penghentian tersebut kepada otoritas yang berwenang dalam waktu tujuh hari sejak tanggal penghentian, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Kementerian.
25 Kewajiban Pelabelan Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, atau mereproduksi rekaman musik atau sejenisnya untuk mendapatkan keuntungan harus menyebutkan nama dagang dari orang yang memproduksi, mengimpor, atau mereproduksi tersebut dalam label yang dilekatkan pada setiap rekaman musik atau sejenisnya.
26 Subsidi untuk Pengembangan Budaya yang Lebih Baik dalam Distribusi Rekaman Musik atau Sejenisnya Kementerian dapat memberikan subsidi kepada institusi, organisasi, atau orang yang kompeten atas biaya yang diperlukan dalam rangka mengembangkan budaya yang lebih baik (sounder culture) dalam mendistribusikan rekaman musik atau sejenisnya.
27 Pembatalan Pendaftaran dan Langkah-langkah Lain Otoritas yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk menutup bisnis, membuat disposisi untuk membatalkan pendaftaran, mengeluarkan perintah untuk menunda bisnis dalam jangka waktu tidak lebih dari enam bulan, melakukan tindakan perbaikan, atau memberi peringatan jika terpenuhi keadaan-keadaan yang diatur dalam Pasal 26 MIPA.
28 Pengenaan Biaya Tambahan Denda Otoritas yang berwenang dapat mengenakan biaya tambahan denda dengan jumlah paling banyak 30 juta Won dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 22 ayat (1), (2) dan (6) MIPA.
29 Penutupan Bisnis dan Pengumpulan dan Penghancuran Rekaman Musik atau Sejenisnya Kementerian atau otoritas yang berwenang dapat menugaskan pejabat publik untuk mengambil berbagai tindakan yang diatur dalam Pasal 29 ini terhadap setiap orang yang:

  1. menjalankan bisnis tanpa pelaporan atau pendaftaran berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 18 MIPA; atau
  2. masih menjalankan bisnis ketika sudah ada perintah penutupan bisnis.
30 Dengar Pendapat (Hearings) Dengar pendapat wajib dilakukan sebelum otoritas yang berwenang menerbitkan perintah penutupan bisnis atau pembatalan pendaftaran, atau sebelum Kementerian melakukan salah satu tindakan yang diatur dalam Pasal 29 MIPA.
31 Biaya-biaya Setiap orang yang mengajukan laporan atau permohonan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) MIPA wajib membayar biaya-biaya yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang.
32 Pendelegasian dan Penugasan Kewenangan Kewenangan Kementerian, walikota atau gubernur dapat didelegasikan kepada walikota, gubernur atau pimpinan otoritas berwenang, atau ditugaskan kepada organisasi atau asosiasi, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden.
33 Dianggap sebagai Pejabat Publik untuk Penerapan Ketentuan Hukuman Pejabat eksekutif dan para pegawai asosiasi atau organisasi yang memiliki hubungan bisnis yang dipercayakan oleh Kementerian atau otoritas lain berdasarkan Pasal 32 ayat (2) MIPA dianggap sebagai pejabat publik terkait dengan ketentuan mengenai hukuman dalam Pasal 129 – Pasal 132 Undang-Undang Hukum Pidana.
34 Ketentuan Hukuman Hukuman dalam bentuk penjara dengan kewajiban bekerja (imprisonment with labor) atau denda dapat dikenakan untuk berbagai pelanggaran yang diatur dalam Pasal 34 MIPA ini.
35 Ketentuan Hukuman Gabungan Setiap pihak yang mewakili atau dipekerjakan oleh orang atau badan usaha yang dikenakan hukuman sesuai ketentuan Pasal 34 MIPA, dapat juga didenda, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah melakukan tindakan pengawasan untuk mencegah pelanggaran yang terkait.
36 Denda Administratif Denda administratif dengan jumlah tidak lebih dari 10 juta Won dapat diberlakukan atas berbagai pelanggaran yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) MIPA ini, di antaranya:

  1. tidak melaporkan perubahan fakta material yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) MIPA; atau
  2. tidak mencantumkan nama dagang sesuai dengan ketentuan pelabelan yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) MIPA.

Berdasarkan penjabaran di atas, tidak berlebihan adanya untuk menyatakan bahwa MIPA memang merupakan sebuah contoh kerangka hukum yang mumpuni dan oleh karenanya dapat dijadikan salah satu acuan dalam proses perancangan RUU Musik demi mencapai perkembangan industri musik Indonesia yang lebih optimal. Dari kacamata Klikonsul, dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam MIPA, setidaknya ada dua aspek yang penting untuk dimasukkan dalam pengaturan RUU Musik, yaitu:
1. jaminan pemberian subsidi dari pemerintah sebagai stimulus untuk menggairahkan industri musik; dan
2. pemberlakuan sistem pengarsipan data musik, pendaftaran bisnis karaoke, dan pembuatan standarisasi yang dapat meningkatkan kejelasan dalam pelaksanaan industri musik itu sendiri.

Namun, di luar itu, masih terdapat pekerjaan rumah besar lainnya, yaitu menentukan kementerian mana yang memiliki wewenang atas industri musik. Berkaca dari MIPA, yang sarat dengan kebijakan musik sebagai alat budaya dan pariwisata, industri musik dapat dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pariwisata, bahkan Kementerian Perdagangan untuk kepentingan usaha. Tentunya hal ini akan menimbulkan perdebatan lebih seru lagi.

Dalam artikel selanjutnya, kami akan mengupas kebijakan musik dari Jerman sebagai perbandingan lebih jauh.

Tags: , , , , , , ,