Catatan Klikonsul: artikel ini kami tulis pada bulan Juli 2017 dan tidak pernah kami terbitkan karena saat itu tidak ada kelanjutan dalam percakapan RUU Musik. Bagian pertama dari artikel ini kami terbitkan pada bulan Agustus 2017 dan dapat dibaca di sini. Bagian dua ini kami terbitkan hari ini, 31 Januari 2019, tanpa penambahan baru, atas permintaan publik.


Seperti yang telah diutarakan dalam artikel sebelumnya, Klikonsul juga mempelajari Act to Strengthen the Contractual Position of Authors and Performing Arts dari Jerman sebagai acuan dalam proses pembuatan Rancangan Undang-Undang Musik (“RUU Musik”). Jika ditanya mengapa Jerman, maka jawabannya mengacu pada informasi bahwa Jerman merupakan pasar musik terbesar ketiga di dunia dengan peningkatan nilai pasar sebesar 1,9% dan nilai total sebesar US$ 1,4 miliar per tahun 2014, sebagaimana dilansir dari salah satu laman website International Federation of the Phonographic Industry.

Act to Strengthen the Contractual Position of Authors and Performing Arts sendiri merupakan amandemen dari berbagai ketentuan dalam Act on Copyright and Related Rights (“Copyright Act”) dan Publishing Law Act yang berlaku di Jerman. Untuk kepentingan pembahasan artikel ini, perlu digarisbawahi bahwa pengkajian yang dilakukan Klikonsul dibatasi pada amandemen atas ketentuan Copyright Act yang dinilai tidak memberikan kedudukan kontraktual yang sejajar antara para pencipta dan pemilik hak terkait. Amandemen tersebut dilaksanakan dengan:

1. Menambah kalimat “it shall also serve to ensure equitable remuneration for the exploitation of the work” pada Bagian 11 Copyright Act;
2. Mengubah ketentuan pada beberapa bagian dari Copyright Act, yaitu:
a. Bagian 29 tentang larangan pengalihan hak cipta, kecuali pencipta meninggal dunia dan telah menyatakan dalam wasiatnya untuk mengalihkan hak tersebut;
b. Bagian 31 tentang pemberian wewenang bagi pencipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya secara eksklusif atau non-eksklusif berdasarkan kesepakatan;
c. Bagian 32 dan 33 tentang “equitable remuneration” dan “further participation of author” yang memberikan kedudukan yang sejajar antara pencipta dengan calon pemegang hak cipta serta memberikan jaminan kepada pencipta tersebut untuk mendapatkan remunerasi yang setara dengan karya cipta yang dihasilkannya; dan
d. Bagian 36 tentang “joint remuneration rules” yang dibuat oleh asosiasi pencipta atau pencipta sendiri secara individu untuk menilai setara atau tidaknya remunerasi yang telah diterima oleh pencipta.

Belajar dari Act to Strengthen the Contractual Position of Authors and Performing Arts, ketentuan dalam RUU Musik kelak diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pengaturan posisi para pemilik hak dari suatu ciptaan pada sebuah hubungan kontraktual agar menjadi setara. Isu ini merupakan isu yang klasik di Indonesia, dan kepastian tersebut akan menjadi faktor penting dalam mendorong para pencipta lagu di Indonesia untuk lebih banyak berkarya. 


Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*