Menteri Komunikasi dan Informatika telah menandatangani Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (UGC) (SE 5/2016). Pada dasarnya, SE 5/2016 mengatur soal barang atau jasa apa saja yang dapat diperjualbelikan dalam e-commerce.

Sosialisasi SE 5/2016 di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Foto dari idEA.

Barang atau jasa yang tidak dapat dijual adalah yang memuat konten negatif dan melanggar peraturan perundang-undangan, seperti:
– konten pornografi;
– konten perjudian;
– konten dengan materi kebencian;
– konten gambar grafis yang menimbulkan kengerian;
– konten yang melanggar hak kekayaan intelektual;
– konten penyediaan atau akses terhadap narkoba, zat adiktif, dan psikotropika;
– konten dengan materi ketidakjujuran, kecurangan, atau menyesatkan orang lain;
– konten perdagangan manusia atau organ manusia; atau
– konten tentang rokok.

Selain itu, barang atau jasa tertentu yang tidak memiliki perizinan juga dilarang diperjualbelikan, seperti senjata militer, makanan/minuman tertentu, atau peralatan kesehatan. Penyedia platform UGC memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menangani penghapusan dan pemblokiran konten-konten di atas, di antaranya dalam bentuk penerimaan dan verifikasi laporan pengguna.

Pedagang juga memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi dagangan secara akurat dan benar, serta tidak mengunggah materi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penyedia platform UGC harus bekerja keras untuk memastikan kepatuhan pedagang terhadap peraturan perundang-undangan ini.

Perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini berbentuk Surat Edaran yang kekuatan hukumnya lebih lemah dibandingkan dengan Peraturan Menteri. Dalam sosialisasinya di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin, 27 Februari 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyampaikan bahwa pemerintah akan melihat perkembangannya terlebih dahulu, sebelum meningkatkan bentuk ketentuannya menjadi Peraturan Menteri. Tidak terlepas kemungkinan pula pengawasan e-commerce akan dilakukan oleh kementerian/lembaga selain Kemen Kominfo, mengingat sifatnya yang merupakan pasar, meskipun hidupnya di dunia digital.

Tags: , , , , , , ,