Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana di bahas di bawah ini.

Hak Moral

Hak moral memberikan kewenangan bagi pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan dari ciptaannya. Selain nama, pencipta berhak untuk menggunakan alias atau samarannya.

Dengan hak moral, pencipta juga dapat mengubah ciptaannya selama perubahan tersebut masih sesuai dengan kepatutan masyarakat. Perubahan juga dapat dilakukan pencipta terhadap judul atau anak judul ciptaannya.

Selain itu, hak moral memungkinkan pencipta untuk mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, atau modifikasi terhadap ciptaannya, atau hal-hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Yang dimaksud dengan distorsi adalah pemutarbalikan fakta atau identitas, sedangkan mutilasi adalah proses atau tindakan menghilangkan suatu bagian, dan modifikasi adalah pengubahan.

Hak moral melekat seumur hidup pada pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Pengalihan hanya dapat terjadi setelah Pencipta meninggal dunia, berdasarkan wasiat atau sebab lain. Calon penerima pengalihan hak kemudian memilih untuk melepaskan atau menolak pengalihan tersebut dengan pernyataan tertulis.

Untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki informasi manajemen dan/atau informasi elektronik hak cipta. Informasi manajemen hak meliputi informasi mengenai sistem pengidentifikasian orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses. Informasi elektronik meliputi informasi yang lebih luas, di antaranya: nama pencipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, serta kode informasi. Informasi ini dilarang dihilangkan, diubah atau dirusak.

Sayangnya, UUHC tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai informasi manajemen atau informasi elektronik hak cipta. Hingga artikel ini ditulis pun, belum ditemukan contoh atau keterangan tambahan mengenai hal tersebut dari segi praktik.

Hak Ekonomi secara Umum

Sejalan dengan namanya, hak ekonomi dalam hak cipta adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Manfaat ekonomi tersebut dapat diperoleh melalui:
a. penerbitan, penggandaan (dalam berbagai bentuk) atau penerjemahan ciptaan;
b. adaptasi, modifikasi, atau transformasi ciptaan;
c. distribusi ciptaan atau salinannya;
d. pertunjukan, pembacaan, penyiaran, atau pameran ciptaan;
e. pengkomunikasian ciptaan; dan
f. penyewaan ciptaan.

Terkait dengan hal ini, UU Hak Cipta mengatur bahwa hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian tidak berlaku atas ciptaan atau salinannya yang telah dialihkan. Selain itu, hak ekonomi untuk melakukan penyewaan pun tidak berlaku untuk program komputer jika program tersebut bukan objek esensial dari penyewaan.

Nah, berbeda dengan hak moral yang melekat hanya pada pencipta, hak ekonomi dapat melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam UU Hak cipta, pemegang hak cipta dapat berupa pencipta dari ciptaan itu sendiri, pihak yang secara sah menerima hak ekonomi dari pencipta, atau bahkan pihak lain yang secara sah menerima pengalihan lebih lanjut dari pihak yang disebutkan sebelumnya. Jika terjadi pengalihan secara sebagian, pencipta dan pemegang hak cipta selain pencipta dapat memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaan secara bersamaan.

Pihak selain pencipta atau pemegang hak cipta sebenarnya dapat mengeksploitasi ciptaan secara ekonomis. Namun, untuk melakukan hal tersebut, pihak yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Sehubungan dengan ini, pengelola tempat perdagangan sekarang dilarang untuk membiarkan eksploitasi ekonomis dari barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangannya.

Photo oleh Tam Nguyen dari Unsplash

Hak Ekonomi atas Potret

Pengaturan hak ekonomi atas potret sedikit berbeda dari ciptaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya keterlibatan pihak yang terpotret dalam karya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan potret dalam UU Hak Cipta adalah karya fotografi dengan objek manusia.

Penggandaan, pengumuman, pendistribusian, penggunaan secara komersial, atau komunikasi dari sebuah potret, untuk tujuan reklame atau periklanan, harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang terpotret di dalamnya. Persetujuan tersebut juga bisa didapatkan dari ahli waris mereka.

Di lain sisi, pengumuman, pendistribusian atau komunikasi potret dari pelaku pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak, jika pelaku pertunjukan atau pihak yang memegang hak atas pertunjukkan tersebut tidak menentukan lain. Pengumuman karya fotografi (termasuk lukisan, gambar, karya arsitektur, patung atau karya seni lain) oleh pemilik atau pemegangnya untuk keperluan pameran juga tidak membutuhkan persetujuan pencipta, kecuali telah diperjanjikan lain dan kecuali pengumuman tersebut dilakukan untuk tujuan reklame atau periklanan.

Yang pasti pihak yang mengumumkan, mendistribusikan atau mengomunikasikan potret untuk alasan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana tidak harus mendapatkan persetujuan dari orang-orang yang ada dalam potret yang bersangkutan.

Pengalihan Hak Ekonomi

UU Hak Cipta mengakui hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Sebagai sebuah benda, hak tersebut dapat dialihkan. Pengalihan itu dapat dilakukan secara keseluruhan maupun sebagian melalui waris, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Jika sudah beralih, hak ekonomi tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama. Contoh: Jika seorang penulis dari Buku ‘X’ telah mengalihkan hak ekonomi untuk mendistribusikan Buku ‘X’ di wilayah Indonesia kepada Penerbit ‘ABC’ melalui suatu perjanjian, maka penulis tersebut tidak lagi dapat melakukan suatu perjanjian dengan Penerbit ‘DEF’ untuk juga mendistribusikan Buku ‘X’ di wilayah Indonesia.

Khusus untuk pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus, atau sold flat, UU Hak Cipta mempunyai pengaturan khusus. Perjanjian jual putus pada dasarnya mengharuskan pencipta menyerahkan seluruh hak ekonomi atas ciptaannya kepada pembeli untuk waktu yang tidak terbatas. Namun, pencipta buku, semua hasil karya tulis, lagu dan/atau musik yang terikat dalam perjanjian jual putus kini akan mendapatkan hak ekonominya kembali setelah 25 tahun perjanjian terjadi.

Selain dialihkan, hak cipta juga dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, sampai saat ini, belum ada peraturan atau pedoman khusus terkait pelaksanaan jaminan fidusia untuk hak cipta.

Baca artikel-artikel lainnya mengenai isi UU Hak Cipta di sini.

Tags: ,