Seperti hukum pada umumnya, hukum terkait hak cipta juga memiliki subjek dan objeknya sendiri. Secara garis besar, subjek dari hak cipta adalah pencipta dan/atau pemegang hak cipta, sedangkan objeknya adalah ciptaan. Berikut adalah penjelasan mengenai subjek dan objek dari hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”).

Subjek Hak Cipta

UU Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai orang yang secara mandiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan yang dimaksud sebagai pemegang hak cipta adalah pencipta atau pihak lain yang telah secara sah menerima pengalihan hak tersebut dari pencipta.

Untuk itu, topik utama dalam pembahasan subjek hak cipta adalah pencipta, sebab pemegang hak cipta hanya lah pihak yang menerima pengalihan hak dari pencipta. Tidak ada patokan tambahan mengenai pemegang hak cipta. Sedangkan untuk pencipta, UU Hak Cipta memberikan berbagai patokan tambahan.

UU Hak Cipta mengatur bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah mereka yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta dalam ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Untuk ceramah, pihak yang melakukan ceramah dianggap sebagai pencipta, walaupun ceramah tersebut tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya.

Jika suatu ciptaan merupakan suatu kompilasi dari berbagai ciptaan yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka pencipta dari karya kompilasi itu adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Jika pemimpin itu tidak ada, maka orang yang menghimpun ciptaan secara keseluruhanlah yang dianggap sebagai pencipta. Namun, tiap pencipta dari karya-karya yang dikompilasikan tersebut tetap mempunyai hak cipta atas bagiannya.

Ada kalanya juga pencipta bukan lah orang yang secara langsung menghasilkan suatu ciptaan. Orang yang merancang suatu ciptaan dianggap sebagai pencipta walaupun ciptaannya diwujudkan orang lain, selama pengerjaan ciptaan tersebut dilakukan di bawah pengawasan dan pimpinan sang perancang.

Hal serupa juga berlaku untuk ciptaan yang dihasilkan dalam suatu hubungan dinas dengan instansi pemerintahan. Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dari ciptaan tersebut ialah instansi pemerintah. Walau demikian, pencipta asli tetap berhak menerima royalti jika ciptaan tersebut digunakan secara komersil.
Berbeda dengan paragraf sebelumnya, pencipta dari ciptaan yang dihasilkan dalam hubungan kerja dengan pihak non-pemerintah atau berdasarkan pesanan adalah pihak yang membuat ciptaan itu sendiri. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika pihak pemberi kerja atau pihak yang memesan menentukan lain dalam perjanjiannya dengan pihak pembuat ciptaan.

Perlu diingat bahwa badan hukum juga dapat dianggap menjadi pencipta. Pemberi kerja, sebagaimana yang disebutkan di atas, dapat berupa badan hukum. Selain itu, badan hukum juga dapat dianggap sebagai pencipta ketika melakukan pengumuman, distribusi atau komunikasi suatu ciptaan tanpa menyebutkan identitas seseorang sebagai penciptanya.

Foto oleh Nik MacMillan dari Unsplash

Selain orang atau badan hukum, negara juga dapat menjadi subjek hak cipta sebagai pemegang hak cipta. Negara di sini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penguasaan oleh negara ini berlaku untuk:

  • ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional;
  • ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan belum diumumkan;
  • ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya maupun pihak yang melakukan pengumumannya.

Obyek Hak Cipta

UU Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian pencipta yang telah diekspresikan dalam bentuk nyata. Selama telah diwujudkan secara nyata, sebuah ciptaan sudah dilindungi oleh hak cipta dalam UU Hak Cipta, walaupun belum disiarkan, dibacakan, atau dipamerkan ke publik.

Secara rinci, berikut adalah jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta dan jangka waktu perlindungan hak ekonomi dari ciptaan tersebut:

Jangka Waktu Perlindungan Hak Ekonomi atas Ciptaan

Hingga 25 tahun sejak pengumuman pertamaHingga 50 tahun sejak pengumuman pertamaHingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia
Karya seni terapan– Karya fotografi
– Potret
– Karya sinematografi
– Permainan video
– Program Komputer
– Perwajahan karya tulis
– Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi Ciptaan
– Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
– Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya
– Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
– Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
– Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
– Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
– Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
– Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
– Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
– Karya arsitektur
– Peta
– Karya seni batik atau seni motif lain

Catatan:
Jangka waktu perlindungan adalah 50 tahun sejak pengumuman pertama jika hak cipta dimiliki atau dipegang oleh badan hukum.

Untuk hak moral, perlindungan berlaku tanpa batas waktu, kecuali untuk dua hal: mengubah ciptaan atau mempertahankan hak jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan atau hal lain yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Dua tindakan tersebut hanya dapat dilakukan selama jangka waktu perlindungan hak ekonomi yang bersangkutan. Contoh: pencipta mengumumkan sebuah permainan video tanggal 1 November 2018, maka pencipta tersebut hanya dapat mengubah permainan videonya hingga 1 November 2068.

Selain mengatur jenis ciptaan yang dilindungi, UU Hak Cipta juga memberikan limitasi terkait karya-karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta, yaitu:

  • karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
  • apabila karya masih dalam bentuk ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data meskipun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam suatu karya;
  • alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional;
  • hasil rapat terbuka lembaga negara;
  • peraturan perundang-undangan;
  • pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
  • putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
  • kitab suci atau simbol keagamaan.

Para pihak yang membuat karya-karya di atas tidak akan memperoleh hak eksklusif berupa hak cipta.

Baca artikel-artikel lainnya mengenai isi UU Hak Cipta di sini.

One thought to “Serial Ikhtisar Undang-undang Hak Cipta Indonesia: Subjek & Objek Hak Cipta”

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*