Musik adalah suatu karya yang melibatkan banyak pihak terpisah. Sebuah lagu yang beredar di pasaran bisa saja mengandung pemegang hak cipta yang berbeda-beda. Umumnya, suatu lagu dibuat oleh penulis lirik, komponis, produser, penyanyi atau musisi, dan label rekaman, yang mana tidak menutup kemungkinan mereka adalah orang-orang yang berbeda.

Dalam perkembangannya, penjualan karya musik yang sudah jadi, memerlukan administrasi yang komprehensif, supaya masing-masing pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya terdokumentasi dengan rapi. Hal ini berhubungan erat dengan pembayaran royalti dari penjualan musik. Sayangnya, kenyataannya tidak seperti itu.

Internet telah membuat distribusi musik menjadi lebih mudah dan luas. Musik dapat di-remix oleh siapa saja, sehingga nama-nama pemangku kepentingan dalam musik itu bertambah. Mark Litwak, pengacara entertainment Amerika Serikat, turut mengakui bahwa mengakuisisi musik untuk menjadi soundtrack film merupakan hal yang kompleks, sebab harus ditentukan dulu siapa saja yang memiliki hak atas musik tersebut.

Spotify, sebagai salah satu streamer musik terbesar di dunia, sudah pernah tertimpa masalah karena tidak membayar royalti dari musik-musik yang diputar oleh penggunanya. Tahun lalu, David Lowery, penulis musik, pernah meminta jaksa di New York untuk menginvestigasi Spotify yang dituduh tidak membayar royalti dari beberapa lagunya. Spotify sendiri mengaku bahwa royalti tersebut tidak dibayarkan karena mereka tidak dapat menentukan dengan pasti siapa saja pemegang hak dari lagu yang dipermasalahkan. Mereka tidak ingin mengambil risiko melakukan pembayaran royalti kepada pihak-pihak yang salah.

Isu ini mungkin belum terlalu darurat di Indonesia, sebab mekanisme penagihan royalti saja belum mapan di sini. Undang-undang Hak Cipta tahun 2014 telah ‘merapikan’ posisi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia, yang bertujuan mengumpulkan dan menagihkan royalti dari musik yang terdaftar di bawahnya. Hanya saja efektivitasnya memang masih dipertanyakan, karena ketentuannya masih relatif baru dan LMK yang sudah ada perlu menyesuaikan diri dengan Undang-undang Hak Cipta baru. Terutama mengingat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 29 Tahun 2014, sebuah LMK harus bersifat nirlaba.

Jika dikaitkan dengan isu pendokumentasian administrasi musik di atas, maka sesungguhnya tanggung jawab LMK itu besar. Penyeragaman LMK di bawah Undang-undang Hak Cipta merupakan sebuah langkah awal yang baik untuk standarisasi industri musik itu sendiri. Tidak hanya soal mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti, besaran royaltipun juga bisa distandarisasi di kemudian hari, sehingga terdapat kepastian bagi para pencipta musik dalam menjual lagu-lagunya nanti.

Sumber di sini.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*